Surabaya (Trigger.id) – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim kembali mengeluarkan beberapa kebijakan baru, salah satunya terkait penghapusan skripsi. Kebijakan ini tertuang dalam Permendikbudristek No.53 Tahun 2023.
Menanggapi hal tersebut Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof Dr Mohammad Nasih SE MT Ak, mengatakan, bahwa Unair menyambut baik terkait kebijakan baru ini.
“Terkait hal ini, kita (Unair) tentu menyambut baik. Mahasiswa bisa menyelesaikan studi sesuai dengan passion dan keahlian mereka,” katanya.
Prof Nasih menerangkan bahwa kebijakan ini bukan menghapus keberadaan skripsi. “Bukan menghapus skripsi tapi memberikan jalan atau pilihan lain. Jadi sekarang skripsi bukan jalan satu-satunya tapi ada jalan yang lain,” terangnya.
Kebijakan baru tersebut mengatakan bahwa selain skripsi ada pilihan lain, seperti prototipe, proyek, dan tugas akhir yang setara. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersebut menuturkan bahwa mahasiswa mendapat kebebasan untuk memilih jalur kelulusan masing-masing.
“Skripsi akan tetap ada, mahasiswa ada pilihan lain mau projek silahkan, prototype silahkan. Lebih dari itu kami juga sudah memberikan ruang yang cukup luas bagi mahasiswa untuk lulus dari jalan manapun,” tutur Prof Nasih.
Unair sendiri telah menerapkan opsi lain pengganti skripsi sebagai syarat kelulusan yaitu berprestasi pada ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas).
Menjaga Orisinalitas
Meskipun begitu, Prof Nasih menjelaskan bahwa prototype maupun projek yang mahasiswa buat harus tetap ada narasinya serta tidak boleh menjiplak karya orang lain.
“Apapun produknya tetap harus ada narasinya, ada deskripsi dan penjelasan. Orisinalitas menjadi bagian yang tidak bisa ditawar. Tidak boleh plagiasi karya orang lain,” jelasnya.
Mekanisme mengenai standarisasi orisinalitas karya perlu disiapkan untuk mendukung kebijakan baru ini.
“Mekanisme standarisasi orisinalitas bisa perguruan tinggi dan program studi tentukan. Kalau skripsi ada surat pernyataannya. Tapi kalau menghasilkan produk maka harus ada uji terlebih dulu,” paparnya terkait kebijakan penghapusan skripsi.
Prof Nasih menambahkan bahwa dalam menjaga orisinalitas minimal tersedia pernyataan dan kesanggupan bahwa apabila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia untuk dipidanakan. Produk juga harus teruji secara valid bahwa karyanya sesuai apa yang ada.
“Jadi misal karya yang mahasiswa hasilkan bisa menjadi pengganti bahan bakar minyak, lalu ketika diuji hasilnya harus valid,” tambahnya.
Terkait tesis dan disertasi yang tidak diwajibkan publikasi, menurut Prof Nasih cara yang bisa dilakukan untuk menguji orisinalitas keduanya adalah dengan cara melakukan publikasi.
“Bentuk paling tepat untuk menguji orisinalitas tesis dan disertasi adalah melakukan publikasi. Jadi harus melakukan publikasi agar masyarakat bisa menilai. Hanya saja bentuknya bisa berbeda dengan yang sebelumnya ada,” ujarnya.
Sementara untuk meningkatkan kualitas lulusan, UNAIR saat ini tengah menggarap skema ujian skripsi dengan menghadirkan para praktisi di bidangnya. Rencananya UNAIR akan menerapkan skema ini pada tahun depan.
“Kalau sidang skripsi nantinya tidak hanya dosen yang menguji tapi juga praktisi. Mahasiswa tidak hanya dinilai bagaimana cara dia menjawab tapi bagaimana komunikasi dan lainnya. Hal ini bertujuan untuk melatih mereka sebelum terjun bekerja,” pungkasnya. (ua/zam)
Sumber: Humas UA
Tinggalkan Balasan