
Jakarta (Trigger.id)- Dewan Perwakilan Rakyat RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11).
Pengesahan regulasi dilakukan setelah melalui proses pembahasan selama 18 tahun. Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama pemerintah dan seluruh fraksi.
Puan kemudian meminta persetujuan kepada seluruh fraksi atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan itu ditandai dengan ketukan palu pimpinan sidang.
Pembicaraan tingkat I RUU tesebelumnya telah diselesaikan Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada Rabu (18/11).
Dalam prosesnya, Panja membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM), meliputi 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM yang dihapus, serta 18 DIM substansi baru.Komisi III DPR RI juga menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) sejak September 2025 untuk menghimpun masukan dari masyarakat, akademisi, pakar, dan berbagai organisasi.
Habiburokhman menjelaskan terdapat sepuluh pokok pengaturan yang menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi tersebut.
Salah satunya memperluas cakupan tindak pidana yang asetnya dapat dirampas. “Seperti penipuan dan penggelapan menggunakan teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat,” ujar Habiburokhman.
Dijleaskan, pengaturan itu antara lain menyasar praktik investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang mengakibatkan kerugian bagi banyak korban.
Selain itu, RUU tetap mempertahankan ketentuan ancaman pidana terhadap pelaku korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk pidana mati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari sisi mekanisme penegakan hukum, salah satu substansi penting dalam regulasi ini adalah penerapan mekanisme non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.
Mekanisme tersebut memungkinkan negara melakukan pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana melalui proses hukum tersendiri, dengan tetap memperhatikan prosedur, pembuktian, dan perlindungan hak para pihak.
Tahapannya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan.
Habiburokhman juga menjelaskan pengelolaan aset hasil tindak pidana akan dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi khusus agar proses penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian aset dapat berlangsung secara profesional dan akuntabel.
Pengaturan juga diarahkan untuk menjamin transparansi pengelolaan aset melalui sistem informasi yang memungkinkan pengawasan dan penelusuran setiap tahapan pengelolaannya.
Dalam regulasi itu, pengembalian aset tidak hanya berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara, tetapi juga memberikan perhatian terhadap hak masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.
Aset hasil kejahatan diharapkan dapat dikembalikan kepada negara maupun korban yang berhak menerimanya. Sementara itu, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik juga menjadi bagian dari prinsip pengaturan perampasan aset.
Habiburokhman menegaskan mekanisme perampasan aset harus dijalankan berdasarkan prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. (wah)



Tinggalkan Balasan