Jakarta (Trigger.id) — Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa skema “war tiket” haji yang sempat menjadi perbincangan publik hingga kini masih sebatas wacana dan belum akan diterapkan dalam waktu dekat.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Irfan saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4). Ia menjelaskan, konsep tersebut masih memerlukan pembahasan yang matang dengan berbagai pihak terkait sebelum dapat diputuskan sebagai kebijakan resmi.
Menurutnya, masyarakat—terutama calon jemaah yang telah memiliki jadwal keberangkatan—tidak perlu merasa cemas. Pemerintah memastikan seluruh proses pemberangkatan haji yang telah terjadwal tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku saat ini.
Gus Irfan mengakui, istilah “war tiket” pertama kali muncul dari gagasan internal kementerian sebagai bagian dari upaya mencari terobosan baru dalam mengatasi antrean panjang keberangkatan haji. Namun, ia menilai pembahasan tersebut masih terlalu dini untuk dibawa ke tahap implementasi.
“Untuk saat ini, fokus utama kami adalah memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2026 berjalan lancar, aman, dan memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa apabila wacana tersebut dinilai menimbulkan polemik atau dianggap belum tepat waktunya, pembahasannya dapat dihentikan sementara agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Pemerintah saat ini lebih memprioritaskan kesiapan teknis penyelenggaraan haji, mulai dari kuota, transportasi, akomodasi, hingga pelayanan kesehatan jemaah. Langkah ini dilakukan agar seluruh tahapan keberangkatan ke Tanah Suci dapat berlangsung optimal.
Dengan klarifikasi ini, Kementerian Haji dan Umrah berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh spekulasi terkait perubahan sistem pendaftaran haji yang masih berada pada tahap kajian awal. (ian)
Tinggalkan Balasan