Pemerintah Alokasikan Rp76,4 Triliun untuk Pendidikan di Awal 2025

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan tanggapan saat mengikuti rapat kerja dengan Komite IV DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). Foto: ANT

Jakarta (Trigger.id) – Pemerintah telah menyalurkan anggaran pendidikan senilai Rp76,4 triliun hingga 28 Februari 2025, yang merupakan 10,6 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini.

“Sampai akhir Februari, anggaran yang telah disalurkan mencapai Rp76,4 triliun,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis.

Pagu anggaran pendidikan dalam APBN 2025 mencapai Rp724,3 triliun, meningkat dibandingkan anggaran pada 2024 yang sebesar Rp665 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program prioritas.

Salah satu program utama adalah renovasi dan revitalisasi sekolah. Hingga Februari, sebanyak 22 ribu sekolah telah direnovasi atau direvitalisasi menggunakan dana tersebut. Selain itu, pemerintah juga menjalankan program sekolah unggulan, Sekolah Taruna Nusantara, dan Sekolah Rakyat.

Program lain yang mendapatkan alokasi anggaran adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan digitalisasi pembelajaran guna mempercepat transformasi pendidikan di Indonesia.

Selain program-program tersebut, anggaran juga dimanfaatkan untuk mendukung siswa dan mahasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini masing-masing menjangkau 1,1 juta dan 20,4 juta siswa. Dana pendidikan juga mencakup Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 9,1 juta siswa, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (PTN) bagi 197 lembaga, serta beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang diberikan kepada 10.500 mahasiswa.

Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik melalui tunjangan profesi untuk 477,7 ribu guru serta tunjangan sertifikasi yang diberikan kepada 666,9 ribu guru.

Suahasil menegaskan bahwa meskipun pemerintah menerapkan efisiensi anggaran, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas dan tidak mengalami pemotongan. “Dalam kebijakan APBN, efisiensi tetap dilakukan dengan memastikan anggaran pendidikan memenuhi kewajiban minimal 20 persen dari total APBN,” jelasnya. (bin)