Jakarta (Trigger.id) – Penurunan biaya haji 2025 yang telah diumumkan oleh DPR tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat, terutama calon jemaah haji. Namun, adanya pengurangan biaya ini membawa tanggung jawab besar bagi pihak penyelenggara haji untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan tetap terjaga atau bahkan ditingkatkan.
Penurunan biaya harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, seperti mengurangi pengeluaran yang tidak penting tanpa mengurangi aspek pelayanan esensial.
Anggota Komisi XI DPR RI, M. Hasanuddin Wahid, yang akrab disapa Cak Udin, menegaskan bahwa penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas pelayanan kepada jemaah haji.
“Biaya haji turun it’s okay, tapi kualitas pelayanan tidak boleh ikutan turun. Saya dan fraksi di DPR pasti akan mengawal pelaksanaan haji nanti, tentu saja bersama-sama dengan masyarakat,” ujar Cak Udin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu(08/01).
Pernyataan ini menunjukkan komitmen DPR untuk memastikan bahwa meskipun biaya haji mengalami penurunan, layanan bagi jemaah tetap menjadi prioritas utama. Pengawasan ketat akan dilakukan untuk menjamin bahwa standar kualitas, seperti akomodasi, konsumsi, transportasi, dan layanan kesehatan, tetap terpenuhi.
Cak Udin juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memantau pelaksanaan haji, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat dijaga. Kolaborasi antara DPR, pemerintah, dan masyarakat diharapkan menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji yang efisien dan berkualitas di tahun 2025.
“Ya saya kira masyarakat Indonesia senang biaya haji tahun ini turun. Dalam hal ini pemerintah saya lihat komitmen dan telah sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Cak Udin mengingatkan pemerintah untuk menjadikan sengkarut pelayanan haji tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi serius demi meningkatkan pelayanan haji tahun ini dan masa mendatang.
“Di masa haji sebelumnya kita melihat banyak problem, mulai dari pemondokan yang terlalu penuh, MCK minim, sampai masalah kuota tambahan. Belum lagi masalah transportasi yang sering telat. Nah saya berharap betul problem itu menjadi bahan evaluasi serius pemerintah agar tidak lagi terulang,” jelas Cak Udin. (bin)
Tinggalkan Balasan