Surabaya (Trigger.id)- Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD mengesahkan APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 12,9 triliun. Anggaran diprioritaskan memperkuat pelayanan dasar, memperluas bantuan sosial, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir.
Pengesahan APBD ditandai penandatanganan persetujuan bersama antara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas masukan dan saran selama pembahasan anggaran hingga tercapai kesepakatan bersama.
Ia berharap APBD 2027 mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menekan angka kemiskinan, stunting, pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan.Berdasarkan struktur anggaran, belanja daerah direncanakan mencapai Rp 12,5 triliun.
Alokasi terdiri atas belanja operasi Rp 9,8 triliun, belanja modal Rp 2,7 triliun, serta belanja tidak terduga (BTT) Rp 47,6 miliar.Sementara itu, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 11 triliun, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 8,4 triliun dan pendapatan transfer Rp 2,6 triliun.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan direncanakan sebesar Rp 1,7 triliun, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp 395,9 miliar dan pinjaman daerah Rp 1,3 triliun. Setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp 253 miliar, pembiayaan neto ditetapkan sekitar Rp 1,5 triliun.
Eri menjelaskan, salah satu fokus penggunaan anggaran adalah memperluas jangkauan bantuan sosial, khususnya bagi masyarakat kelompok desil 1 dan 2 yang belum terakomodasi dalam program bantuan pemerintah.”Dengan kekuatan APBD, kita sepakat dengan DPRD maka insyaallah desil satu sampai dua yang tidak ter-cover akan kita bantu semuanya,” ujarnya.
Selain bantuan sosial, anggaran juga diarahkan untuk melanjutkan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan memperkuat penanganan banjir. Pemkot menargetkan penyelesaian berbagai titik genangan dapat dioptimalkan sehingga tidak ada lagi genangan dengan ketinggian lebih dari sekitar 10 sentimeter.
Di bidang pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas. Pemkot bersama DPRD berkomitmen menjaga keberlanjutan program beasiswa serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.Salah satu langkah yang disiapkan di sektor kesehatan adalah mengoptimalkan pelayanan puskesmas dengan mendekatkan petugas kesehatan ke lingkungan permukiman warga.
Upaya tersebut diharapkan membuat pelayanan lebih mudah dijangkau dan merata.Sementara di bidang pendidikan, Eri menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menjamin akses pendidikan gratis tanpa pungutan tambahan, termasuk terkait Lembar Kerja Siswa (LKS). Pemkot akan mengatur penyediaan LKS melalui perhitungan tersendiri agar tidak membebani masyarakat.”Pendidikan harus gratis, tidak boleh ada lagi seperti pungutan LKS. Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan harus bisa maksimal untuk warga Kota Surabaya,” tegasnya. (wah)
Tinggalkan Balasan