
Seoul (Trigger.id) – Pemerintah Korea Selatan akan mulai menyalurkan bantuan tunai kepada seluruh warga negara pada 21 Juli mendatang. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan konsumsi domestik dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Program bantuan ini menjadi salah satu agenda utama dalam anggaran tambahan pertama yang disusun pemerintahan Presiden Lee Jae Myung. Sebelumnya, Kabinet Korea Selatan telah menyetujui anggaran tambahan senilai 31,8 triliun won (sekitar Rp378,5 triliun), yang juga telah mendapat persetujuan Majelis Nasional pada Jumat (4/7).
Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh warga negara Korea Selatan yang tercatat tinggal di dalam negeri per 18 Juni akan menerima bantuan tunai satu kali sebesar 150 ribu won (sekitar Rp1,7 juta).
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan tambahan yang ditargetkan untuk kelompok berpenghasilan rendah. Rumah tangga hampir miskin serta keluarga dengan orang tua tunggal akan memperoleh 300 ribu won (sekitar Rp3,5 juta), sedangkan penerima tunjangan hidup dasar akan mendapatkan 400 ribu won (sekitar Rp4,7 juta).
Untuk mendukung pemerataan pembangunan daerah, warga di luar wilayah metropolitan Seoul—termasuk Provinsi Gyeonggi dan Incheon—akan menerima tambahan bantuan sebesar 30 ribu won (sekitar Rp357 ribu). Sementara itu, warga yang tinggal di 84 komunitas pedesaan dan pesisir yang sedang mengalami penurunan populasi akan mendapatkan tambahan 50 ribu won (sekitar Rp525 ribu).
Pemerintah juga merencanakan pembayaran tahap kedua pada 22 September hingga 31 Oktober mendatang. Dalam tahap ini, sekitar 90 persen warga dengan pendapatan terendah akan menerima tambahan 100 ribu won (sekitar Rp1,1 juta).
Penentuan penerima bantuan tambahan ini akan didasarkan pada analisis pendapatan melalui data premi asuransi kesehatan nasional, dengan kriteria yang akan diumumkan pada September.
“Kami akan mempersiapkan penyaluran bantuan ini secara menyeluruh agar dapat menjadi pemicu pemulihan ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat dan dukungan bagi mereka yang membutuhkan,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Kim Min-jae yang memimpin gugus tugas antar lembaga untuk program ini. (ian)
(Sumber: ANT-Yonhap-OANA)
Tinggalkan Balasan