Balikpapan (Trigger.id) – Perubahan iklim, bencana alam, menurunnya kualitas lingkungan, pandemi covid-19 dan juga ketegangan yang terjadi di Eropa Timur menjadi ancaman bagi rantai pasokan makanan saat ini. Seperti apa ketahanan pangan Jawa Timur?.
Pemprov Jatim sendiri, kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, terus berupaya meningkatkan produksi beras guna mewujudkan swasembada pangan. Adapun produksi beras di Jatim secara tahun ke tahun, tercatat pada 2020 produksi padi mencapai 9,94 juta ton GKG yang mampu menghasilkan beras sebanyak 5,74 juta ton.
Sedangkan produksi padi pada 2021 tercatat 9,79 juta ton . Dari jumlah produksi padi itu, Jatim menghasilkan produksi beras sebanyak 5,65 juta ton . Dua tahun berturut- turut tahun 2020 dan 2021 produksi beras di Jatim tertinggi.secara nasional.
“Jawa Timur siap menyokong kebutuhan pangan nasional. Surplus beras Jatim bisa menutupi kebutuhan beras provinsi lain, sehingga Indonesia tidak membutuhkan impor beras. Tetapi kita punya PR seperti ketersediaan kedelai, kebutuhan gandum untuk roti dan mie instan yang harus di import ,” ujarnya.
“Jawa Timur juga menjadi penopang populasi sapi tertinggi secara nasional. Populasi sapi perah dan sapi potong Jatim terbesar di Indonesia. Yakni masing-masing posisi tahun 2020 295.100 ekor sapi perah dan 4,8 juta ekor sapi potong. InsyaAllah, Jatim siap berkontribusi mencapai swasembada daging,” tambahnya.
Menyoal kelangkaan komoditas minyak goreng di pasaran, Khofifah mengatakan bahwa Pemprov Jatim bersama Pemkab/Pemkot secara rutin menggelar operasi pasar murah dengan memberikan subsidi sebesar antara Rp 500 – 1.500/liter. Terhitung sejak 4 Maret 2022 lalu Pemprov Jatim bersama Kemendag dan RNI serta APPMGI telah menggelontorkan sebanyak 3,8 juta liter minyak goreng kemasan.
Sementara itu, dalam hal pengelolaan APBD, Khofifah menegaskan bahwa APBD Jawa Timur sepenuhnya dioptimalkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui optimalisasi belanja infrastruktur serta subsidi bunga untuk usaha mikro dan ultra mikro.
“Realisasi APBD terus kami kebut agar dapat memberikan stimulus perekonomian bagi masyarakat. Terutama penggunaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) unruk belanja-belanja strategis, seperti peningkatan kualitas infrastruktur publik, pemulihan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, dan kualitas pelayanan publik,” terang Khofifah menjawab arahan Presiden Jokowi, kepada Gubernur seluruh Indonesia di Hotel Novotel Balikpapan Kalimantan Timur, Minggu (13/3).
Tampak hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe.(ian)
Tinggalkan Balasan