Jakarta (Trigger.id) - Rapat Paripurna DPR ke-13 masa sidang II 2024-2025, Selasa (18/2), Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi mengesahkan RUU Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan setelah seluruh delapan fraksi di DPR menyetujui poin-poin perubahan dalam RUU … [Selengkapnya ...] about RUU Minerba Resmi Disahkan DPR, Berikan Konsesi untuk Ormas dan UMKM
dpr
BPKH Tunggu Keputusan Kemenag dan DPR RI Soal Usulan Kenaikan Setoran Awal Haji
Bandung (Trigger.id) - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menunggu pembahasan lebih lanjut dari Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR RI terkait usulan kenaikan setoran awal dana haji. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara BPKH dan Komisi VIII DPR RI pada Kamis lalu, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, mengusulkan agar setoran awal haji dinaikkan … [Selengkapnya ...] about BPKH Tunggu Keputusan Kemenag dan DPR RI Soal Usulan Kenaikan Setoran Awal Haji
DPR RI Setujui Naturalisasi Tiga Pemain, Erick Thohir Apresiasi Keputusan Cepat
Jakarta (Trigger.id) - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengapresiasi keputusan Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (4/2), yang secara resmi menyetujui pengajuan permohonan kewarganegaraan tiga pesepak bola naturalisasi, yakni Ole Lennard ter Haar Romenij, Dion Wilhelmus Eddy Markx, dan Tim Henri Victor Geypens. Sebelumnya, persetujuan … [Selengkapnya ...] about DPR RI Setujui Naturalisasi Tiga Pemain, Erick Thohir Apresiasi Keputusan Cepat
DPR: Biaya haji 2025 Turun, Kualitas Pelayanan Tak Boleh Turun
Jakarta (Trigger.id) - Penurunan biaya haji 2025 yang telah diumumkan oleh DPR tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat, terutama calon jemaah haji. Namun, adanya pengurangan biaya ini membawa tanggung jawab besar bagi pihak penyelenggara haji untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan tetap terjaga atau bahkan ditingkatkan. Penurunan biaya harus diimbangi dengan pengelolaan … [Selengkapnya ...] about DPR: Biaya haji 2025 Turun, Kualitas Pelayanan Tak Boleh Turun
Menkum: Pengampunan Koruptor Tetap Atas Persetujuan MA dan DPR
Jakarta (Trigger.id) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa Presiden memiliki wewenang untuk memberikan pengampunan kepada narapidana kasus korupsi. Namun, proses ini harus melalui pengawasan Mahkamah Agung (MA) terkait grasi dan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal pemberian amnesti. Beliau menegaskan bahwa … [Selengkapnya ...] about Menkum: Pengampunan Koruptor Tetap Atas Persetujuan MA dan DPR
