Jakarta (Trigger.id) – Komisi VIII DPR RI meminta masyarakat, khususnya calon jamaah haji (calhaj), tetap tenang terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026/1447 Hijriah. Hingga saat ini, pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan pengumuman resmi mengenai pelarangan pelaksanaan haji seperti yang pernah terjadi pada masa pandemi Covid-19.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri menyampaikan bahwa persiapan haji 2026 sejauh ini masih berjalan sesuai rencana. Ia menegaskan bahwa pihaknya terus memantau berbagai aspek persiapan yang dilakukan pemerintah.
“Kami di Komisi VIII terus mengawal seluruh proses persiapan haji 2026, mulai dari regulasi, aspek teknis, pembiayaan, hingga kesiapan yang dilakukan Kementerian Haji dan Umrah,” kata Abidin di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari otoritas Arab Saudi terkait kemungkinan pembatasan atau perubahan kebijakan penyelenggaraan haji tahun depan.
Pemerintah Diminta Intensif Berkomunikasi
Meski situasi masih kondusif, Abidin mengingatkan pemerintah Indonesia agar tetap menjalin komunikasi yang intensif dengan pihak Arab Saudi. Langkah ini penting untuk memastikan kepastian bagi calon jamaah haji dari Indonesia.
Ia juga menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada indikasi konflik di kawasan Timur Tengah yang akan berdampak langsung terhadap wilayah suci Makkah dan Madinah.
Karena itu, masyarakat diminta tidak terpengaruh oleh berbagai spekulasi yang beredar terkait kemungkinan pembatalan atau pembatasan ibadah haji.
Perkuat Antisipasi dan Pelayanan
Selain menjaga komunikasi diplomatik, Komisi VIII juga mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga guna mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi.
Langkah tersebut dinilai penting agar pelayanan terhadap jamaah tetap berjalan optimal tanpa mengurangi kuota maupun kualitas penyelenggaraan haji.
Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin juga mendorong pemerintah memaksimalkan jalur diplomasi internasional untuk memastikan kelancaran ibadah haji di tengah dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah.
Ia menyarankan agar Indonesia memanfaatkan forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebagai sarana diplomasi untuk memastikan penyelenggaraan haji tetap aman bagi seluruh umat Islam dunia.
“Haji bukan hanya urusan Indonesia, tetapi ibadah umat Islam dari berbagai negara. Karena itu, diplomasi internasional perlu diperkuat,” ujarnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, DPR berharap pelaksanaan ibadah haji 2026 tetap dapat berlangsung lancar, aman, dan memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah Indonesia. (ian)
Tinggalkan Balasan