Surabaya (Trigger.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sukses mencapai cakupan Universal Health Coverage (UHC). Terhitung pada tahun 2022, sudah ada 96,89 persen warga Surabaya yang telah dicover Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) atau UHC. Atas capaian tersebut, pemkot menerima penghargaan UHC Award dari BPJS Kesehatan Pusat.
Penghargaan ini diserahkan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) K.H. Ma’ruf Amin melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam acara UHC Award di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023). Acara tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Direktur Utama BPJS Kesehatan bersama jajarannya.
Dalam sambutannya, Wapres RI K.H. Ma’ruf Amin memberikan apresiasi atas upaya dan kerja keras pemerintah daerah dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai salah satu program prioritas nasional. Terutama dalam mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah ke dalam program JKN serta meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
“Sebagai salah satu program strategis Nasional sejak 2014, JKN telah menjadi tonggak revolusioner dalam penataan pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Adanya program JKN ini terbukti membawa banyak dampak positif, terutama dengan terbukanya akses dan meningkatnya pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat,” kata Ma’ruf Amin.
Secara nasional, Wapres RI mengungkapkan, bahwa saat ini kepesertaan program JKN tercatat lebih dari 248 juta jiwa. Artinya, sekitar 90,3 persen penduduk Indonesia sudah memiliki perlindungan kesehatan. Dimana 60,39 persen peserta JKN, masuk dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN.
“Selain itu pemerintah terus berkomitmen memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan. Kurang lebih 96,8 juta jiwa menjadi peserta PBI jaminan kesehatan yang iurannya dibayarkan pemerintah. Termasuk kontribusi iuran dari pemerintah provinsi mulai tahun 2020,” katanya.
Tinggalkan Balasan