Yogyakarta (Trigger.id) – Kasus keracunan massal yang menimpa sejumlah siswa usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai perhatian luas dari masyarakat. Meski program ini bertujuan mulia untuk meningkatkan status gizi pelajar melalui pemberian makanan bergizi secara cuma-cuma, aspek keamanan pangan dinilai masih menjadi kelemahan serius dalam implementasinya.
Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi (PSPG) UGM, Prof. Sri Raharjo, menegaskan bahwa makanan yang tidak aman dikonsumsi tidak layak untuk disajikan, berapa pun manfaat gizinya. Ia menjelaskan bahwa keracunan makanan umumnya terjadi karena dua hal, yaitu food intoxication akibat racun dari bakteri, dan food infection karena bakteri patogen. “Masalahnya, makanan sering kali tampak dan terasa normal saat dikonsumsi, padahal efek keracunan baru muncul setelah beberapa jam atau keesokan harinya,” jelas dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM ini, Jumat (16/5).
Lebih lanjut, Prof. Raharjo menyoroti tantangan besar dari skala produksi program MBG. Menurutnya, penyediaan makanan dalam jumlah ribuan seperti 3.000 paket bukan lagi tanggung jawab setara dapur rumah tangga. Dibutuhkan manajemen profesional, peralatan memadai, fasilitas khusus, dan tenaga ahli yang kompeten dalam pengolahan pangan.
Ia mengungkapkan, penyebab keracunan bisa berasal dari berbagai kesalahan dalam rantai produksi, seperti penyimpanan bahan mentah yang tidak benar, proses pemasakan yang tidak sempurna, hingga peralatan yang kurang higienis. Daging yang tampak matang dari luar, misalnya, belum tentu mencapai suhu aman minimal 75°C di bagian dalam. Bahkan pemilihan bahan baku dari pasar tradisional pun bisa berisiko tinggi karena daging yang tidak dibersihkan sempurna pasca pemotongan.
Sebagai solusi, Prof. Raharjo menyarankan tiga langkah utama: peningkatan kesadaran, penguatan kapasitas, dan pengawasan ketat. Menurutnya, semua pihak mulai dari penyedia, pelaksana, hingga pengawas program harus memahami risiko dan disiplin dalam menerapkan standar keamanan pangan. Penggunaan alat masak berkapasitas besar, lemari pendingin yang sesuai, serta prosedur pemasakan yang menjamin kematangan menyeluruh menjadi syarat mutlak.
Ia juga menekankan pentingnya waktu dalam pengolahan makanan skala besar. Meskipun bahan pangan aman, proses masak yang terburu-buru bisa menyebabkan kontaminasi. Oleh karena itu, ia mendorong agar jumlah produksi makanan MBG dikurangi dan disesuaikan dengan kapasitas masing-masing sekolah.
Sebagai alternatif, ia mencontohkan model sekolah yang telah lebih dahulu menyelenggarakan makan siang secara mandiri dalam skala kecil. Menurutnya, pendekatan seperti ini lebih realistis dan aman. “Pemerintah sebaiknya bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang sudah terbiasa mengelola makanan untuk muridnya sendiri,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa perlu ada peninjauan ulang terhadap target ambisius program MBG yang dirancang untuk menjangkau 82,9 juta penerima tahun ini. “Saya menyebutnya ‘terlalu banyak, terlalu cepat’. Harusnya dimulai dari skala kecil dulu, dievaluasi, lalu diperluas secara bertahap,” pungkasnya.
Prof. Raharjo berharap, dengan penerapan standar keamanan pangan yang ketat dan pengelolaan skala produksi yang proporsional, tujuan mulia program MBG bisa tercapai tanpa mengorbankan keselamatan peserta. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta evaluasi berkelanjutan untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang. (ian)
Tinggalkan Balasan