Washington (Trigger.id) – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengungkapkan bahwa Microsoft menjadi salah satu perusahaan yang tertarik untuk mengambil alih kepemilikan TikTok di Amerika Serikat. Langkah ini bertujuan agar aplikasi populer tersebut dapat tetap beroperasi di tengah ancaman pelarangan dari pemerintah AS.
“Saya akan mengatakan ya,” ujar Trump pada Senin (27/1) malam waktu setempat ketika ditanya apakah Microsoft adalah salah satu pihak yang berminat membantu akuisisi TikTok. Trump menambahkan bahwa ada beberapa perusahaan lain yang menunjukkan minat serupa, namun ia enggan menyebutkan nama-nama perusahaan tersebut.
“Saya suka perang penawaran karena dengan itu Anda mendapatkan kesepakatan terbaik,” ujar Trump seperti dikutip dari Associated Press yang dilansir oleh South China Morning Post pada Selasa (28/1).
Meski demikian, pihak Microsoft menolak memberikan komentar terkait pernyataan Trump. TikTok, yang dimiliki oleh ByteDance—perusahaan berbasis di Tiongkok—juga belum memberikan tanggapan.
Sebagai salah satu kebijakan di awal masa kepemimpinannya, Trump memperpanjang tenggat waktu bagi TikTok untuk mewujudkan kepemilikan baru, dari semula 19 Januari 2025 menjadi 4 April 2025. Ia menyatakan bahwa perusahaan AS harus mengambil alih setidaknya 50 persen saham TikTok demi memenuhi persyaratan keamanan nasional yang ditetapkan Kongres.
Selain Microsoft, beberapa pihak lain dilaporkan berminat untuk membeli TikTok, termasuk perusahaan rintisan kecerdasan buatan Perplexity AI. Perplexity bahkan mengajukan proposal kepada ByteDance yang memungkinkan pemerintah AS memiliki hingga 50 persen saham entitas baru yang menggabungkan operasional TikTok di AS.
Investor lain seperti miliarder Frank McCourt dan mantan Menteri Keuangan Steven Mnuchin juga secara terbuka menyatakan keinginan mereka untuk mengakuisisi TikTok.
Namun, situasi ini tidak lepas dari perlawanan ByteDance. Setelah undang-undang yang memaksa TikTok untuk menjual operasionalnya di AS ditandatangani Presiden Joe Biden pada April 2024, ByteDance memilih menempuh jalur hukum untuk melawan kebijakan tersebut.
Anggota parlemen dan pejabat AS tetap khawatir mengenai potensi ancaman keamanan nasional dari TikTok. Mereka mengungkapkan bahwa aplikasi yang memiliki lebih dari 170 juta pengguna di AS tersebut dapat dimanfaatkan untuk manipulasi atau pengumpulan data oleh pemerintah Tiongkok. (bin)
Tinggalkan Balasan