Surabaya (Trigger.id) — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima DPD RI Awards 2025 untuk kategori Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan. Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen dan kontribusinya dalam membangun tata kelola perlindungan anak serta pemberdayaan perempuan yang progresif dan berkelanjutan di Jawa Timur.
“Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras seluruh elemen di Jawa Timur yang terus berkomitmen memperkuat perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Ini hasil sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Khofifah di Surabaya, Kamis (30/10/2025).
Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi kepada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, yang mewakili Khofifah dalam acara DPD RI Awards 2025 di The Tribrata Hotel & Convention Center, Dharmawangsa, Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut penilaian Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Khofifah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperluas akses perlindungan, meningkatkan kualitas layanan, serta mendorong kemandirian sosial dan ekonomi perempuan di berbagai daerah di Jawa Timur.
Sejak 2021, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil meraih predikat Provinsi Layak Anak (Provila) dari Kementerian PPPA dan mempertahankan penghargaan tersebut secara konsisten. Bahkan pada 2025, pemerintah pusat kembali memberikan pengakuan serupa sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Jatim dalam menciptakan lingkungan ramah anak di seluruh daerah.
Hingga kini, 38 kabupaten/kota di Jawa Timur telah masuk dalam pemeringkatan Kota Layak Anak (KLA) dengan kategori Utama, Nindya, dan Madya—tanpa satu pun berada di tingkat Pratama.
“Sejak awal, isu perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan menjadi prioritas pembangunan sosial di Jawa Timur. Banyak daerah yang bahkan mampu meningkatkan peringkat KLA-nya,” ungkap Khofifah.
Selain kebijakan struktural, Khofifah juga mengembangkan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti MPLS RAMAH (Ramah, Edukatif, Inklusif, Partisipatif, dan Adaptif), yang menekankan lingkungan sekolah bebas kekerasan dan mendorong kampanye anti-perundungan.
Ia juga menekankan pentingnya menyediakan ruang bermain yang aman, pelayanan kesehatan terpadu bagi balita, sekolah yang antiperundungan, serta mekanisme perlindungan anak yang responsif di seluruh wilayah Jawa Timur.
Dalam hal pemberdayaan perempuan, Khofifah mendorong perluasan partisipasi perempuan dalam ekonomi produktif, melalui pelatihan vokasi, wirausaha, dan penguatan kelompok usaha perempuan.
“Pemberdayaan perempuan bukan hanya tentang kesetaraan, tetapi juga tentang memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi keluarga,” tegasnya. (bin)
Tinggalkan Balasan