Surabaya (Trigger.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak bisa berjalan sendiri tanpa menggandeng tokoh masyarakat setempat dalam melakukan penataan kawasan wisata religi Sunan Ampel.
Selain itu, pemerintah kota Surabaya juga harus terbuka dan dekat dengan masyarakatnya dalam membangun sebuah kota.
Hal tersebut merupakan poin penting yang disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat di Jalan Bolodewo No.107, Kecamatan Semampir, Jumat (8/3/2024).
Wali Kota Eri Cahyadi ingin duduk bersama membahas penataan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di kawasan wisata religi Sunan Ampel.
Saat di lokasi, Eri meminta kepada jajarannya untuk melibatkan para tokoh masyarakat saat mendata PKL di kawasan itu. “Karena pemerintah kan nggak tahu, siapa saja yang berjualan di situ (Ampel). Makannya nanti data itu (PKL) serahkan ke tokoh setempat,” kata Wali Kota Eri.
Karena itu, Wali Kota menunjuk Tokoh Masyarakat wilayah Semampir, Moch Sahlan untuk ikut serta membantu mendata PKL yang berada di kawasan wisata religi Ampel.
Sahlan ditunjuk untuk ikut serta mendata karena ada kedekatan dengan para PKL di wilayah ini.
“Pemerintah itu nggak bisa harus menghandle semua sendiri, Surabaya jadi baldatun toyyibatun warobbun ghofur itu bukan karena pemerintahnya sendiri. Kalau pemerintahnya mlaku ijen (jalan sendiri), ya nggak mungkin, nggak akan makmur,” ujarnya.
Wali Kota Eri menambahkan, penataan kawasan wisata religi Sunan Ampel ini bukan hanya untuk pemkot saja, akan tetapi juga untuk kesejahteraan warga Kota Surabaya, khususnya yang berada di wilayah utara. Agar warga Kota Surabaya di wilayah utara itu makmur, maka dari itu, ia ingin mewujudkan kawasan tersebut menjadi tempat wisata.
“Saya ingin mewujudkan itu (wisata). Kalau saya lihat wilayah utara itu nelangsa, karena apa? Kok bisa sebelumnya sampai nggak ada air PDAM. Sama nanti seperti di Kenjeran juga, kasih pegang (ke tokoh masyarakat) itu patung Suroboyo,” tambahnya.
Setelah dilakukan pendataan ulang bersama tokoh masyarakat, ia berharap, semua pedagang ber-KTP Surabaya yang menetap di kawasan tersebut bisa masuk ke area yang telah difasilitasi oleh Pemkot Surabaya.
“Kasihan pedagang aslinya. Jadi, kawasan Semampir itu biar bisa bermanfaat untuk warga Semampir, Simokerto, sama Nyamplungan,” harapnya.
Di samping itu, Tokoh Masyarakat Semampir, Moch Sahlan mengaku siap untuk membantu Pemkot Surabaya dalam melakukan pendataan dan berkomunikasi dengan tokoh masyarakat lainnya yang berada di wilayah Kecamatan Simokerto dan Kecamatan Pabean Cantikan.
Dalam pertemuan tersebut, ia turut didampingi oleh Camat Semampir, M. Yunus, Camat Pabean Cantikan Muhammad Januar Rizal, Camat Simokerto Noervita Amin, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, M. Fikser. (hba)
Tinggalkan Balasan