Semarang (Trigger.id) – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding mencatat jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang tersebar di berbagai negara mencapai lebih dari 5 juta orang. Negara-negara tujuan utama PMI ilegal ini meliputi Malaysia, Hong Kong, Taiwan, hingga Timur Tengah.
“Jadi, rata-rata (PMI terdaftar) yang berangkat lima juta lebih, dan yang tidak terdaftar lebih dari lima juta juga,” katanya, di Semarang, Sabtu (16/11).
Para PMI ilegal menghadapi berbagai risiko, seperti kekerasan fisik, pelecehan seksual, gaji yang tidak dibayar, dan kondisi kerja tidak manusiawi. Selain itu, tanpa jalur resmi, mereka sering tidak dilindungi perjanjian kerja.
“Karena mereka berangkatnya tidak prosedural, ilegal. Negara tidak bisa menjamin nasib seseorang karena mereka tidak masuk SISKOP2MI,” katanya.
Dampak dari ilegal berangkat ke luar negeri, kata dia, PMI tersebut tidak memiliki keterampilan kemampuan atau skill yang dibutuhkan untuk bekerja di negara tujuan.
“Karena (PMI) yang tidak terdaftar ini rata-rata lebih banyak yang loss skill. Jadi, di sana (negara tujuan) rentan terhadap eksploitasi,” katanya.
Oleh karena itu, kata dia, Kementerian PPMI akan memperkuat kemampuan PMI, terutama terkait kompetensi yang dibutuhkan di negara tujuan.
“Kami harus menyiapkan pekerja yang betul-betul punya skill. Nanti ada sertifikasi untuk pekerjanya. Ada pelatihan, minimal pernah ikut safety based training,” katanya.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah terus meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja, termasuk menindak tegas sindikat penempatan ilegal. BP2MI juga menekankan pentingnya keberangkatan PMI secara resmi, karena jalur legal memberikan jaminan keamanan, keselamatan, serta perlindungan hukum. Pelatihan keterampilan dan pemahaman budaya negara tujuan juga terus digalakkan untuk mendukung kompetensi PMI.
Program pemerintah ini tidak hanya bertujuan melindungi hak-hak PMI, tetapi juga memaksimalkan kontribusi mereka terhadap devisa negara, yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. (bin)
Tinggalkan Balasan