Perdagangan Jatim-NTB Makin Meningkat dengan Dukungan Pelayaran Long Distance Ferry (LDF)
Lombok (Trigger.id) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin langsung kegiatan Misi Dagang dan Investasi antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang digelar di Hotel Lombok Raya, Mataram, Provinsi NTB, Senin (27/2/2023).
Misi Dagang Jatim-NTB ini membuahkan catatan transaksi yang menggembirakan. Dimana sampai dengan pukul 17.00 WITA transaksi yang berhasil dicatatkan mencapai Rp 251,399 Miliar.
Gubernur Khofifah optimistis bahwa ke depan hubungan dagang antara Jatim dengan NTB akan terus dan semakin meningkat. Terlebih dengan adanya dukungan sektor pelayaran Long Distance Ferry (LDF) yang telah tersedia dari Jatim ke NTB baik melalui Ketapang Banyuwangi maupun Jangkar Situbondo menuju Lembar Lombok NTB. Ia berharap peningkatan koneksitas LDF ini akan memudahkan proses hubungan dagang Jatim dan NTB.
Lebih lanjut Gubernur Khofifah mengatakan optimismenya bahwa hubungan dagang antara Jatim dengan NTB ke depan akan semakin erat dan kuat. Terutama setelah Pemprov Jatim mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan pada tahun 2021 lalu untuk melayani pelayaran Long Distance Ferry (LDF) dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi ke Lembar Lombok NTB.
Tidak hanya itu, Pemprov Jatim juga telah mendapatkan izin di Tahun 2022 untuk melayani pelayaran LDF dari pelabuhan Jangkar Situbondo ke Lembar Lombok NTB. Artinya ada koneksitas angkutan barang maupun penumpang yang makin mudah, makin cepat dan makin murah yang dibangun antara Pemprov Jawa Timur dengan Pemprov Nusa Tenggara Barat.
“Silakan nanti pengusaha-pengusaha dari NTB mengambil peran lebih efisien ataukah lewat Ketapang Banyuwangi atau yang lebih efektif dari jangkar Situbondo. Ditambah sekarang sedang proses finalisasi tol dari Probolinggo-Banyuwangi,” katanya.
Menurutnya, dalam kegiatan misi dagang antara Jatim dengan NTB ini juga dapat dilihat sebagai satu kebutuhan untuk bisa saling melihat penguatan kedua provinsi. Terutama dalam proses efektivitas proses petik, olah, kemas dan jual.
“Seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur NTB tadi yakni olah dan kemas. Tapi kami di Jatim harus melihat secara hulu hilirnya, yakni tanam, petik, olah, kemas dan jual. Oleh karena itu sinergitas harus kita bangun antara lain dengan membangun partnership akses misalnya akses ke pasar ekspor. Seperti kopi di Jatim dibangun melalui communal branding untuk memenuhi kualitas dan standart kebutuhan pasar eksport,” katanya.
“Karena pasar ekspor seringkali membutuhkan skala yang besar. Untuk itu sangat bisa jika dibangun juga kolaborasi communal branding dengan kopi dari NTB. Jadi pasar ekspor ini peluangnya besar kita bangun sinergitas produk dari Jatim dan NTB,” imbuhnya.
Pemprov Jatim sendiri, lanjutnya, telah membangun communal branding untuk produk kopi agar siap masuk pasar ekspor. Sehingga ketika ada permintaan dalam jumlah besar maka bisa memenuhi permintaan tersebut.
“Padan Oktober 2022 lalu kita ekspor 200 ton kopi ke Mesir itu dari tiga daerah yakni Bondowoso, Jombang dan Madiun dalam format communal branding. Jikalau nanti ada komoditas kopi tertentu dari NTB yang ingin masuk dalam paket communal branding tersebut silahkan. Hal ini bisa saling menguatkan,” lanjut Khofifah.
Tidak hanya itu, Gubernur Khofifah juga mengatakan, gelaran misi dagang ini menjadi bagian dari membangun kekuatan bersama melalui sinergitas, kolaborasi dan partnership. Dimana saat ini tidak ada kekuatan yang bisa diandalkan tanpa membangun sinergitas, kolaborasi dan Partnership.
“Jadi dalam misi dagang ini tidak semata-mata pertemuan antra trader dan buyer, tapi juga ada kerjasama antar OPD, BUMD, institusi bisnis seperti KADIN, IWAPI dan HIPMI dari kedua provinsi. Ini menjadi bagian penguatan kita bersama bahwa masing-masing memang harus menguatkan sinerginya, harus menguatkan kolaborasinya, harus membangun strong partnership,” katanya.
Karenanya dalam misi dagang ini dilakukan sejumlah MoU dengan masing-masing pihak terkait baik dari Pemprov Jatim maupun Pemprov NTB. Yang nantinya MoU ini akan menjadi payung hukum untuk penguatan dan pemberdayaan dari masing-masing pelaku UMKM termasuk industri-industri rumahan dari kedua provinsi.
“Mari kita bangun sinergitas bersama setelah dikurasi produknya, disiapkan packagingnya, kita sama-sama bisa menyiapkan agar masuk pasar yang lebih luas. Format-format seperti ini biasanya jauh lebih Advance dilakukan IWAPI, KADIN , HIPMI dan lain-lain,” katanya.
Kegiatan Misi Dagang ini sendiri merupakan upaya fasilitasi Pemprov Jatim untuk mempertemukan para pelaku usaha dari Jawa Timur dan provinsi mitra dalam menyebarluaskan potensi produk industri, perdagangan, perikanan, agribisnis dan peluang investasi lainnya secara terintegrasi.
Hal ini dalam rangka memenuhi substitusi impor (bahan baku) dan kebutuhan lainnya yang diharapkan mampu meningkatkan nilai perdagangan dalam negeri.
Berdasarkan data BPS, dalam perdagangan antara kedua provinsi, Jawa Timur mengalami Surplus dengan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp 5,42 Trilyun. Dimana nilai pembelian/bongkar dari NTN ke Jatim sebesar Rp 1,32 Trilliun, sedangkan total nilai penjualan/muat dari Jawa Timur ke Nusa Tenggara Barat sebesar Rp 6,75 Trilliun.
NTB selama ini menyuplai beberapa komoditas utama antara lain jagung, udang, cabe, bawang bombay, daging sapi, kantong plastik, kakao, kacang-kacangan hijau, sapi, tembakau dan kacang tanah ke Jawa Timur.
Sebaliknya Jawa Timur banyak menyuplai komoditas bahan bakar minyak (motor dan pesawat), pestisida, bawang putih, minuman kalori, minyak kelapa sawit, susu skim, obat-obatan, parfum dan bawang Bombay ke NTB.
Sebagai informasi, perdagangan antar wilayah memberikan kontribusi yang cukup siginifikan bagi neraca perdagangan barang dan jasa Jawa Timur. Berdasarkan data BPS, surplus perdagangan barang dan jasa Jawa Timur lebih banyak disumbangkan oleh perdagangan antar daerah.
Pada TW IV 2022, ketika net ekspor perdagangan luar negeri defisit Rp 133,3 triliun, justru net ekspor perdagangan antar daerah menunjukkan surplus Rp 323,47 triliun.
Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan misi dagang dan investasi yang dilakukan Pemprov Jatim ini sebagai salah satu hal yang perlu diikuti dan dicontoh.
“Menurut saya ini bukan hal yang baru karena Bu Khofifah adalah senior kami dulu di Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Perdagangan Perindustrian dan BKPM. Dan beliau termasuk yang getol sekali memberikan saran kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk melakukan misi dagang ke seluruh penjuru dunia,” katanya.
Ia berharap, pebisnis dari Jawa Timur dapat menggandeng pebisnis dari NTB untuk bisa mengembangkan komoditi yang ada. Karena banyak komoditas asli NTB yang dijual ke Jatim dan kemudian diolah di Jatim dan dijual kembali ke NTB dengan harga yang tinggi.
“Kalau begini maka kita tidak maju-maju. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik nanti dengan begitu pengusaha NTB dan Jawa Timur akan lebih besar lagi di masa yang akan datang,” katanya.
“Kami pun akan membantu semaksimal mungkin agar teman-teman interested to invest di tempat kami ini. Kami sadar betul dengan hadirnya bisnis investasi ini akan menyebabkan ekonomi dan produktivitas daerah kami meningkat seiring dengan kehadiran bapak itu semua,” imbuhnya.
Pada Misi Dagang ini turut dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Gubernur Jawa Timur dengan Gubernur NTB. Kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebanyak 11 OPD, 13 BUMD dan 4 oleh Asosiasi dari kedua Provinsi.
Misi dagang Provinsi Jatim dan NTB ini diikuti 172 Pelaku usaha dari kedua provinsi, terdiri dari 72 Pelaku Usaha dari Provinsi Jawa Timur, yaitu 11 pelaku usaha Jatim yang difasilitasi Disperindag Jatim, 17 pelaku usaha Jatim yang difasilitasi OPD Pemprov Jatim, OPD Kab/Kota, serta Bank Jatim dan Bank UMKM, 44 pelaku usaha secara mandiri dari KADIN Jatim, KADIN Kab. Kediri, IWAPI Jatim, FORKAS Jatim, dan BUMD Jatim. Kemudian 100 pelaku usaha dari Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dalam kesempatan ini turut dilakukan Penandatangnan MoU antara Bank Jatim dengan Bank NTB Syariah. Kemudian Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara lain Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Dengan Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Dengan Dinas Perdagangan Provinsi NTB. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB.
Kemudian PT. Jamkrida Jawa Timur dengan PT. Jamkrida Nusa Tenggara Barat. PT. Jatim Grha Utama dengan Jaringan Pengusaha Nasional Nusa Tenggara Barat. PT. Jatim Grha Utama dengan PT. Gerbang NTB Emas. PT. Gedung Expo Wira Jatim dengan CV. Inspira Media Promosindo NTB. PT. Peruri Wira Timur dengan Universitas Hamzanwadi, Selong NTB dan Universitas Pendidikan Mandalika, Mataram NTB.
Juga KADIN Provinsi Jawa Timur dengan KADIN Provinsi Nusa Tenggara Barat. IWAPI Provinsi Jawa Timur dengan IWAPI Provinsi Nusa Tenggara Barat. HIPMI Provinsi Jawa Timur dengan HIPMI Nusa Tenggara Barat. FORKAS Provinsi Jawa Timur dengan REI Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Turut hadir dalam Misi Dagang ini Bupati Sumbawa Barata Musyafirin, Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy, Bupati Lombok Tengah Lalu Fathul Bahri, Bupati Sumbawa Mahmud Abdullan, para Kepala OPD dari Pemprov Jatim dan Pemprov NTB, Kepala BUMD Jatim dan NTB, IWAPI, HIPMI, KADIN maupun para pengusaha atau pebisnis dari Jatim dan NTB.
Tinggalkan Balasan