Jakarta (Trigger.id) — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan sikap keras pemerintah terhadap praktik penyelundupan yang melibatkan aparat negara, termasuk oknum TNI dan Polri. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).
Prabowo mengungkapkan dirinya menerima laporan adanya keterlibatan pejabat dan aparat dalam dugaan penyelundupan, salah satunya kasus penyelundupan timah di Bangka Belitung yang disebut telah berlangsung cukup lama. Informasi tersebut, menurutnya, berasal dari laporan internal penegak hukum, termasuk dari TNI sendiri, serta temuan adanya oknum Polri dan instansi lain yang terlibat.
Presiden menegaskan bahwa praktik ilegal tersebut telah menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara. Karena itu, ia memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas anggota yang terlibat atau melindungi aktivitas penyelundupan.
Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi kegiatan ilegal, termasuk penyelundupan, pembalakan liar, dan pertambangan ilegal yang masih marak terjadi. Ia menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara serius dan menyeluruh.
Selain itu, Prabowo meminta seluruh jajaran pemerintah mengelola sumber daya alam Indonesia secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai hukum demi kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. (bin)
Tinggalkan Balasan