Paris (Trigger.id) — Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menyatakan bahwa sejumlah negara Arab akan untuk pertama kalinya secara resmi mengecam kelompok perlawanan Palestina, Hamas, dan menyerukan pelucutan senjatanya. Pernyataan ini disampaikan menjelang pertemuan tingkat menteri PBB yang dijadwalkan berlangsung di New York pekan depan.
Langkah ini, menurut Barrot dalam wawancara eksklusif bersama Le Journal du Dimanche, merupakan bagian dari strategi yang telah dirancang sejak lama. Tujuannya adalah untuk mendorong lebih banyak negara Eropa mengakui kedaulatan negara Palestina.
“Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab akan mengecam Hamas dan menyerukan perlucutan senjatanya. Hal ini akan memperkuat isolasi Hamas secara internasional,” ujar Barrot sebagaimana dikutip dari Al Jazeera Arabic. “Negara-negara Eropa pada gilirannya akan menegaskan tekad mereka untuk mengakui Negara Palestina.”
Saat ini, sekitar separuh negara di Eropa telah mengakui Palestina sebagai negara. Beberapa negara lainnya, seperti Inggris dan Jerman, masih mempertimbangkan. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer telah menyatakan niat untuk mengakui Palestina, sementara Jerman mengindikasikan akan membahasnya pada tahap selanjutnya.
Barrot menambahkan bahwa Prancis bersama negara-negara lain akan meluncurkan seruan di New York agar lebih banyak negara bergabung dalam proses pengakuan yang ambisius, dengan puncaknya pada 21 September 2025.
Dalam pernyataan terpisah, Barrot mengungkapkan bahwa Komisi Eropa akan mengambil sikap lebih tegas terhadap Israel. Langkah tersebut termasuk desakan untuk menghentikan pembangunan permukiman baru di wilayah Tepi Barat serta menghentikan penggunaan kekuatan militer dalam pendistribusian bantuan kemanusiaan.
Ia juga mendesak negara-negara Eropa untuk menekan pencabutan blokade keuangan terhadap Otoritas Palestina, agar dana sebesar dua miliar euro yang tertunda dapat segera disalurkan.
Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menyatakan bahwa negaranya akan secara resmi mengakui Palestina dalam Sidang Umum PBB pada 21 September mendatang. Keputusan tersebut menuai kritik dari Amerika Serikat dan Israel.
Di sisi lain, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni memperingatkan bahwa pengakuan terhadap Palestina sebelum terbentuknya struktur kenegaraan yang sah bisa menjadi langkah kontraproduktif. Pemerintah Jerman pun menyatakan belum memiliki rencana untuk pengakuan dalam waktu dekat.
Di Inggris, lebih dari 220 anggota parlemen dari sembilan partai politik, termasuk mayoritas dari Partai Buruh, menandatangani surat kepada Perdana Menteri Keir Starmer. Mereka mendesak agar pemerintah segera mengakui negara Palestina sebagai sinyal kuat untuk mendorong solusi dua negara.
Merespons tekanan tersebut, Starmer menyatakan bahwa pengakuan terhadap Palestina harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang menuju perdamaian yang berkelanjutan di kawasan. “Langkah ini akan menjadi bagian dari upaya nyata mengubah gencatan senjata menjadi perdamaian abadi,” ujarnya.
Jika Anda ingin versi headline atau versi pendek untuk media sosial, saya juga bisa bantu menyesuaikannya. (bin)
Tinggalkan Balasan