Seratus hari kepemimpinan Prabowo-Gibran telah dilalui. Tingkat kepuasan publik yang mencapai 80 persen, penting sebagai modal politik melanjutkan roda pemerintahan. Raihan itu tercermin dari survei Litbang Kompas dan Indikator Politik. Program populis, mulai makan bergizi gratis (MBG), cek kesehatan gratis, hingga penyaluran bantuan sosial, disinyalir mampu mendongkrak tingkat kepuasan rakyat.
Namun ada korelasi terbalik, antara tingkat kepuasan publik dengan level ekonomi dan pendidikan. Semakin tinggi tingkat ekonomi dan pendidikan responden, semakin rendah pula tingkat kepuasannya. Kini marak demo mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil bertajuk “Indonesia Gelap”. Aksi masif di beberapa daerah itu, mencerminkan mereka yang tidak puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Para demonstran mewakili masyarakat terdidik yang relatif lebih melek tingkat intelektualnya. Pangkal masalah demo, terletak pada diksi efisiensi yang diberlakukan di hampir semua lini. Khususnya pemotongan bujet pendidikan dan kesehatan. Pemangkasan anggaran, diduga demi kepentingan suksesnya program MBG. Janji politik berbiaya jumbo dalam ruang fiskal yang serba terbatas, berisiko besar mengorbankan sektor lainnya.
Tantangan program MBG
Siapa pun rakyat Indonesia, pasti mendukung esensi program mulia tersebut. Pengentasan stunting, gizi buruk, peningkatan sumber daya manusia (SDM), dan pemerataan kondisi sosial rakyat, diperlukan demi suksesnya meraih Indonesia emas 2045. Tetapi tujuan luhur tanpa konsep penataan yang matang dan terprogram secara sistematis, berpotensi mengundang masalah.
Dukungan anggaran merupakan tantangan besar yang harus dihadapi. Program MBG diproyeksikan menyasar 82,9 juta orang pada akhir tahun 2025. Biayanya diperkirakan menyedot Rp.25 triliun/bulan. Bisa diperkirakan sendiri, berapa dana yang harus dialokasikan dalam setahun.
Di sisi lain terjadi pemangkasan Rp. 8 triliun bujet Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Padahal pagu anggaran sebelumnya telah dipatok sebesar Rp.33,5 triliun. Setali tiga uang, alokasi anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi dipotong Rp.22,5 triliun. Artinya terjadi efisiensi sebesar 39 persen dari bujet semula yang sebesar Rp.57,6 triliun. Pemangkasan rancangan belanja Kementerian Kesehatan sebesar Rp.19 triliun, berdampak pada menurunnya biaya operasional hingga 50 persen. Akibatnya program pemberantasan tuberkulosis diprediksi akan terhambat. Padahal agenda tersebut, merupakan target prioritas kabinet Merah-Putih di bidang kesehatan. Semua kebijakan efisiensi, diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025.
Pemangkasan anggaran yang menyentuh sektor pendidikan dan kesehatan, sangat menggelisahkan para demonstran. Mereka menuntut dicabutnya Inpres tersebut, karena dinilai mengancam kepentingan rakyat. Proyeksi peningkatan kualitas SDM Indonesia, terancam berhenti di tempat. Pasalnya masyarakat dengan raihan jenjang S1, hanya tercatat sebesar enam persen. Apalagi level pendidikan S2 dan S3 yang hanya menyentuh angka 0,45 persen. Capaian itu masih jauh di bawah beberapa negara tetangga.
Evaluasi menyeluruh program MBG yang disuarakan massa demonstran, sangat relevan dengan penataan ulang anggaran di berbagai sektor. Setelah bergulir beberapa waktu, program MBG diwarnai beberapa kendala. Paling menonjol terkait dengan pengelolaan menu yang tidak berbasiskan standar higiene dan keamanan pangan. Manajemen pengumpulan bahan, pengemasan, suplai, hingga penyaluran makanan, belum memiliki regulasi teknis yang memadai. Dampaknya memicu terjadinya keracunan makanan di beberapa lokasi. Contohnya di Nunukan Selatan (Kalimantan Utara), Sukoharjo (Jateng), Empat Lawang (Sumsel), dan Sumba Timur (NTT).
Mencermati kasus keracunan pangan, kejadian serupa pernah terjadi di India. Negara Hindustan itu, dipandang sukses menjalankan program MBG bagi 120 juta anak yang diluncurkan sejak tahun 1995. Peristiwa tragis tahun 2013, mengakibatkan 23 anak tewas. Hal itu terkait dengan tata kelola higiene yang tidak mengikuti standar. Kritik keras publik, melecut pemerintah India melakukan evaluasi yang sangat ketat dan berkesinambungan. Penyempurnaan dari sisi kualitas, kuantitas, dan sampel makanan, mereka lakukan secara menyeluruh. Agenda pelatihan juru masak dan pengawasan operasional yang saksama dari para ahli gizi, dilaksanakan berbasiskan standar prosedur yang terakreditasi.
Bila benchmark MBG adalah Finlandia, Jepang, Amerika Serikat, atau negara-negara maju lainnya, mungkin kurang relevan. Masalahnya mereka memiliki anggaran yang sangat memadai. Komitmen pemerintahnya pun, tidak pernah surut.
Target MBG tidak bisa instan. Mungkin hingga pemerintahan Prabowo-Gibran berakhir, niscaya sasaran itu belum akan tercapai. Namun target antara harus segera dipatok. Misalnya pada status antropometri penerima program MBG. Pengukuran tinggi dan berat badan, mesti diukur secara berkala. Dari sisi kecukupan gizi, dapat diukur juga kadar hemoglobin. Pasalnya anemia gizi merupakan salah satu indikator defisiensi nutrisi pada seseorang. Berkurangnya angka absensi karena sakit ataupun peningkatan prestasi siswa, bisa pula dijadikan tolok ukur.
Pengambilan kebijakan politis pada situasi yang tepat, niscaya berbuah kemaslahatan. Namun bila tidak dilakukan dengan perhitungan yang cermat, berpeluang merugikan banyak pihak.
—000—
*Penulis:
- Staf pengajar senior di Divisi Alergi-Imunologi Klinik, Departemen/KSM Ilmu Penyakit Dalam FK Unair/RSUD Dr. Soetomo – Surabaya
- Magister Ilmu Kesehatan Olahraga (IKESOR) Unair
- Penulis buku:
– Serial Kajian COVID-19 (tiga seri)
– Serba-serbi Obrolan Medis
– Catatan Harian Seorang Dokter
Tinggalkan Balasan