Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah muncul wacana efisiensi anggaran di tengah tekanan ekonomi global. Namun hingga kini, pemerintah memastikan alokasi anggaran program tersebut dalam APBN 2026 belum berubah.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa anggaran MBG tetap berada di angka Rp335 triliun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBN 2026. Pernyataan itu disampaikan setelah rapat koordinasi terbatas yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta sejumlah kementerian terkait.
Menurut Dadan, pembahasan yang berlangsung dalam rapat tersebut lebih menitikberatkan pada harmonisasi kebijakan anggaran, terutama untuk menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi global yang terus berkembang. Dengan kata lain, program inti MBG masih menjadi prioritas pemerintah.
Hal yang menarik, sekitar 93 persen dari total anggaran program gizi nasional memang diarahkan langsung untuk penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat. Penyalurannya dilakukan melalui ribuan unit pelayanan di daerah yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Data terbaru menunjukkan bahwa hingga awal Maret 2026, realisasi anggaran MBG telah mencapai sekitar Rp44 triliun atau sekitar 13 persen dari total pagu. Program tersebut juga telah menjangkau lebih dari 61 juta penerima di seluruh Indonesia.
Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbesar, mencapai lebih dari 35 juta orang. Disusul oleh Sumatera dengan sekitar 12 juta penerima, serta Kalimantan yang mencapai lebih dari 2 juta penerima.
Secara sosial, angka tersebut menunjukkan bahwa program MBG telah menjangkau kelompok masyarakat yang sangat luas. Dalam konteks ketahanan gizi nasional, kebijakan ini dapat dilihat sebagai salah satu intervensi negara untuk mengatasi persoalan stunting, kemiskinan, dan ketimpangan akses terhadap makanan bergizi.
Namun di balik ambisi besar tersebut, muncul pula pertanyaan mengenai efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran yang sangat besar itu.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut program MBG pada dasarnya merupakan kebijakan yang baik karena menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan. Tetapi ia juga menilai masih terdapat ruang untuk memperbaiki mekanisme pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, optimalisasi dapat dilakukan terutama pada cara belanja program. Dengan pengelolaan yang lebih efisien, program MBG dinilai tidak selalu harus menghabiskan seluruh anggaran Rp335 triliun untuk mencapai hasil yang maksimal.
Pandangan ini mencerminkan dilema klasik dalam kebijakan publik: antara kebutuhan untuk memperluas program sosial dan tuntutan menjaga kesehatan fiskal negara.
Kementerian Keuangan sendiri saat ini tengah menyiapkan skenario efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga guna memastikan defisit anggaran negara tetap berada di bawah batas aman tiga persen.
Salah satu fokus efisiensi adalah Anggaran Biaya Tambahan (ABT) yang selama ini dinilai sering membuat belanja negara membengkak.
Dalam konteks itu, program MBG berada di persimpangan penting. Di satu sisi, ia menjadi simbol komitmen negara terhadap kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, skala anggarannya menuntut pengelolaan yang sangat disiplin dan transparan.
Jika program ini mampu berjalan efektif, MBG berpotensi menjadi salah satu kebijakan sosial terbesar dalam sejarah pembangunan gizi Indonesia. Tetapi jika tidak dikelola dengan baik, besarnya anggaran justru dapat menimbulkan pertanyaan baru tentang prioritas, efisiensi, dan akuntabilitas belanja negara.
Karena itu, tantangan terbesar program MBG bukan sekadar memastikan makanan bergizi sampai ke meja masyarakat, melainkan juga memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi kualitas hidup rakyat.
—000—
*Pemimpin Redaksi Trigger.id
Tinggalkan Balasan