Segera setelah dilantik, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan negaranya hengkang dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Langkah itu tidak mengejutkan. Sebelumnya banyak pakar kesehatan yang telah memprediksinya. Pasalnya pada masa jabatan pertamanya sebagai Presiden, Trump menyatakan AS resmi mundur dari WHO yang beranggotakan 194 negara.
Babak pertama keluarnya AS dari WHO, terjadi tanggal 6 Juli 2020. Kala itu ratusan akademisi, peneliti, dan para ahli hukum negara Paman Sam, ramai-ramai menolak. Mereka mendesak agar Kongres AS mementahkan keputusan Presiden yang dinilai kontroversial dan gegabah. Masalahnya pada saat yang sama, kasus harian pandemi COVID-19 mencapai puncaknya. Lonjakan insiden itu, tercatat di 80 persen negara bagian. Akibatnya iklim perekonomian tertekan hebat.
Mayoritas pengamat berpendapat, keputusan sepihak justru berdampak buruk. AS malah akan kehilangan pengaruh dan kekuatan diplomasinya di kancah internasional. Kesehatan nasionalnya pun, berisiko terancam. Tanpa kerja sama dan tata kelola mitigasi pandemi yang dikoordinasikan WHO, diperkirakan AS akan kesulitan. Pasalnya WHO memiliki jangkauan dan legitimasi global yang kuat.
Sebaliknya, program-program yang telah dirancang WHO berpotensi akan terkendala. Khususnya dalam memerangi wabah (COVID-19, Ebola, Zika, polio, cacar, influenza, Mpox, malaria, HIV, TBC). Tidak dapat dipungkiri, AS merupakan penyandang dana terbesar WHO. Apalagi para pakar dan peneliti AS yang bekerja dalam naungan WHO, akan ditarik kembali. Mereka merupakan saintis andal di 21 senter kolaborasi Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS. Ada pula tiga pusat kolaborasi di Institut Kesehatan Nasional (NIH) dan Organisasi Kesehatan Pan Amerika (PAHO). PAHO adalah lembaga regional WHO, berkantor pusat di Washington.
Tidak ada yang diuntungkan dalam gesekan kepentingan antara AS dan WHO. Bahkan masalah itu berpotensi meluas menjadi ancaman kesehatan global. Sebelum keputusan Trump terealisasi, terjadi perubahan kepemimpinan. Presiden Joe Biden yang terpilih, “menganulir” keputusan Trump. Keanggotaan AS di otoritas pengarah dan koordinator kesehatan internasional itu pun tetap berjalan.
Baca juga: China Dilanda Wabah HMPV dan Influenza H1N1, Apa Dampaknya?
Teori konspirasi
Fakta COVID-19 bermula dari Wuhan-Tiongkok, tidak terbantahkan. Persoalan menyeruak, ketika Trump berhipotesis bahwa virus penyebab pandemi berasal dari rekayasa laboratorium-‘kebocoran” di Institut Virologi Wuhan. Meski tanpa bukti ilmiah, banyak penganut teori konspirasi yang diinisiasinya. Terutama oleh rakyat AS yang berafiliasi pada partai Republik. Sebagian masyarakat dunia terbelah. Ada yang pro, tetapi banyak pula yang menentangnya. Mayoritas para ilmuwan sepakat, kemunculan virus merupakan proses alamiah. Awal penularannya disinyalir berasal dari kelelawar.
Tiongkok tentu saja menentang keras tuduhan Trump. Bahkan menukas balik. Dinyatakan virus tersebut justru dibawa oleh tentara AS. Pasalnya beberapa waktu sebelumnya, ada personil militer AS yang berkegiatan di Wuhan. Persoalan semakin pelik, ketika Tiongkok “menolak” investigasi internasional yang dimotori AS. Akibatnya diasumsikan tidak ada keterbukaan, terkait data-data virologi dan epidemiologi penyakit baru itu. AS menilai WHO kurang tanggap. Tidak pula mampu “menekan” negara Tirai Bambu, agar lebih “kooperatif”.
Seperti juga pada ranah lain di luar urusan kesehatan, para pemimpin AS menghendaki konsep “Amerika First”. Mereka menginginkan akses tercepat, “jujur”, dan “terbuka” terkait data virus. Ada kepentingan besar di balik maksud AS. Dengan data virologi di tangan para saintis AS, segera dapat dirancang vaksin dan temuan obatnya. Persaingan kecepatan dengan negara lain, khususnya Tiongkok, akan memudahkan memperoleh otoritas dan hak paten atas kedua temuan tersebut. Alhasil keuntungan ekonomi yang sangat besar, sudah di depan mata. Sebaliknya jika AS “di luar pagar”, banyak akses penting seperti kesiapsiagaan menghadapi pandemi yang diinisiasi WHO menjadi terhalang. Salah satunya adalah data genom virus influenza. Informasi itu diperlukan untuk pengembangan vaksin flu musiman yang harus diperbarui setiap tahun. Banyak pakar kesehatan memprediksi, virus influenza yang “rajin” mengalami evolusi, merupakan tantangan besar menghadapi pandemi berikutnya. Tiongkok diprediksi akan mengambil peran AS yang “hilang”.
Masa depan “perjanjian pandemi”
Kini masih berlangsung negosiasi alot, terkait “perjanjian/kesepakatan pandemi”. Program strategis WHO itu, rencananya akan diputuskan Mei 2025 melalui pemungutan suara oleh Majelis Kesehatan Dunia (WHA). “Perjanjian pandemi” merupakan pengembangan baru metode mengatasi pandemi berikutnya, bila memang terjadi. Dasarnya banyak pelajaran penting yang harus dibenahi, ketika dunia menghadapi krisis pandemi COVID-19. Bila gagal mencapai sepakat (salah satunya terkait dampak mundurnya AS dari WHO), mungkin semua negara di dunia terkena imbasnya. “Perjanjian pandemi” tersebut mempunyai beberapa tujuan. Antara lain, mendorong respons global yang adil untuk semua negara, menjaga sistem kesehatan nasional, serta meningkatkan kolaborasi antar negara anggota selama pandemi.
—–o—–
*Penulis:
- Staf pengajar senior di Divisi Alergi-Imunologi Klinik, Departemen/KSM Ilmu Penyakit Dalam FK Unair/RSUD Dr. Soetomo – Surabaya
- Magister Ilmu Kesehatan Olahraga (IKESOR) Unair
- Penulis buku:
– Serial Kajian COVID-19 (tiga seri)
– Serba-serbi Obrolan Medis
– Catatan Harian Seorang Dokter
Tinggalkan Balasan