Membaca Visi Presiden Terpilih Soal Mitigasi Penyakit Menular

Pemilu telah usai digelar. Kini tinggal menunggu perhitungan manual berjenjang oleh KPU yang akan menentukan Capres/Cawapres terpilih secara resmi.

Belum bisa diketahui dengan pasti bagaimana arah kebijakan pelayanan kesehatan, khususnya mitigasi terhadap penyakit menular. Berdasarkan visi-misi yang disampaikan saat debat Capres sesi terakhir, tidak satu pun yang menyinggung penanggulangan penyakit menular. Saat itu semua Capres sepakat, bahwa aspek preventif dan promotif akan lebih diutamakan. Tetapi belum jelas, bagaimana realisasinya nanti di lapangan.

Mengkaji soal penyakit menular, memang tidak seheboh jika mengulas program makan siang gratis yang digulirkan Prabowo-Gibran. Mungkin juga tidak akan seseksi, jika membahas rencana pembangunan rumah sakit modern di setiap kota/kabupaten.

Program populis yang dipandang banyak pihak sangat tidak mudah direalisasikan itu, lebih banyak diusung untuk kepentingan sesaat. Alias bertujuan utama mendapatkan simpati rakyat,demi memaksimalkan perolehan suara. Biaya yang akan dialokasikannya sangat besar,di tengah-tengah ruang fiskal yang amat terbatas.Demi janji politik, mau tidak mau program makan siang gratis itu mungkin akan mengorbankan pembiayaan sektor-sektor lainnya. Santer terdengar pendanaannya mungkin menggunakan program bantuan operasional sekolah (BOS), atau mengambil dari alokasi bidang lainnya.

Dalam bidang kesehatan, bisa jadi porsi penanggulangan dampak penyakit menular menjadi “kian terjepit”. Masalahnya pada saat yang bersamaan mandatorys pending bidang kesehatan justru ditiadakan. Tetapi sebaliknya,sangat mungkin pembangunan rumah sakit modern dengan segala kelengkapan peralatan medis yang serba canggih, akan lebih mudah mendapatkan “solusi”. Investor asing tentu sangat sigap melihat peluang yang menggiurkan itu. Bisa dipastikan kalkulasinya soal keuntungan ekonomi semata. Akankah konsep penerapannya nanti, dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat? Itu yang harusnya mendapatkan kajian yang lebih cermat.

Membahas suatu penyakit, bagaimanapun juga ranah preventif dan promotif akan jauh lebih penting, dibanding sisi kuratif. Terlebih bila dikaitkan dengan penyakit menular. Pandemi Covid-19, telah memberikan pelajaran penting dan berharga. Dampak buruk akibat pandemi, bisa dirasakan pada semua sektor kehidupan. Saat itu ekonomi dunia terpuruk. Sektor pendidikan terhambat. Pelayanan kesehatan mengalami tekanan hebat. Mayoritas masyarakat global sudah pernah terpapar Covid-19, meski angka kematiannya dapat ditekan.

Konsep mencegah lebih baik daripada mengobati,terbukti nyata hasilnya. “Menikahkan” protokol kesehatan dan vaksinasi, telah terbukti menjadi tulang punggung mengatasi pandemi. Dari perspektif epidemiologi dan klinis, vaksinasi merupakan modalitas yang telah teruji paling aman, efektif, dan efisien dari sisi biaya, dalam pencegahan penyakit menular.

Vaksinasi Tuberkulosis dan DBD

Banyak penyakit menular endemis di Indonesia. Semuanya perlu mendapatkan perhatian. Namun dari sisi urgensinya, tuberkulosis (TBC) dan demam berdarah dengue (DBD), seyogianya mendapatkan sekala prioritas utama. Kini Indonesia dipusingkan dengan predikat buruk, terkait kedua penyakit menular itu.

Pertama. Negara kita menduduki peringkat kedua sebagai penyandang TBC terbanyak di dunia, setelah India.Kementerian Kesehatan mencatat, lebih dari satu juta kasus TBC terjadi di negara kita. Prevalensinya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sangat mungkin jumlah yang terdeteksi itu, seperti fenomena puncak gunung es. Hanya sebagian kecil saja kasus yang tampak di permukaan.

Kejadian riil yang ada di masyarakat niscaya jauh lebih besar. Pasalnya, diperkirakan satu orang penderita TBC, dapat menularkan penyakitnya pada sekitar 15 orang lainnya per tahun. Mayoritas mereka berasal dari segmen masyarakat berpenghasilan dan atau tingkat pendidikan yang rendah. Karena itulah masalah kepatuhan berobat, menjadi kendala yang tidak mudah diatasi. Risikonya akan memperparah penyakit yang akhirnya berujung pada kematian. Ada dampak lainnya. Munculnya kuman TBC yang resistan obat (TB-RO), memicu kekhawatiran baru. Pengelolaannya pun,menjadi kian sulit dan berbiaya jauh lebih mahal. Jumlah obatnya semakin banyak,serta bisa membutuhkan waktu hingga 24 bulan. Bila ditularkan pada orang lain, kuman TB-RO berpotensi memantik penyulit medis yang lebih kompleks.Di negara kita, diperkirakan sebanyak 2,5 persen kasus TBC dikategorikan sebagai TB-RO.

Berdasarkan berbagai masalah tersebut,temuan vaksinasi TBC yang aman dan lebih efektif dibanding BCG, sangat dinantikan. Masalahnya, vaksinasi BCG yang saat ini digunakan dalam program nasional pencegahan TBC, mempunyai efektivitas yang amat terbatas. Daya proteksinya menjadi pupus, ketika memasuki usia remaja hingga dewasa. Tidak mengherankan, upaya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengakselerasi riset vaksin TBC yang baru, sangat diharapkan dan didukung Indonesia.

Kedua. Demam berdarah dengue (DBD), saat ini tengah merebak di beberapa daerah di Indonesia. Penyakit infeksi yang ditularkan nyamuk Aedes tersebut, seolah sudah menjadi “rutinitas” di kala musim hujan. Bahkan DBD dikenal memiliki siklus lima tahunan. Itu ditandai dengan jumlah penderitanya yang melonjak tajam, dibanding tahun-tahun sebelumnya. Negara kita dikenal sebagai negara dengan kasus DBD tertinggi di dunia.

Program pemberantasan sarang nyamuk (PSN) yang digalakkan pemerintah, tidak selalu direspons dengan konsisten oleh masyarakat. Demikian pula strategi pengendalian vektor melalui penyebaran nyamuk ber-wolbachia, mendapatkan penolakan warga di beberapa daerah. Sangat tidak mudah menggalang pemahaman, bahwa program pengendalian populasi nyamuk Aedes, merupakan pencegahan DBD yang terbaik. Setidaknya hingga sampai saat ini. Di sisi lain, hingga kini belum ditemukan terapi spesifik terhadap paparan virus dengue. Pengobatannya pun, hanya bersifat suportif saja.

Di negara-negara endemis DBD, seperti halnya Indonesia, terdapat empat macam (serotipe) virus dengue yang bersirkulasi secara bersama-sama. Seseorang berpotensi terpapar oleh masing-masing jenis virus. Tetapi infeksi yang berulang untuk kedua kalinya atau lebih dengan serotipe virus yang berbeda, bisa memicu dampak klinis yang amat berbahaya. Bentuk komplikasi yang berupa perdarahan dan syok, hingga berakhir dengan kematian, mayoritas diakibatkan oleh pola infeksi semacam itu. Saat ini sudah tersedia vaksin DBD di negara kita. Sayangnya belum dimasukkan dalam agenda program imunisasi nasional. Di tengah keterbatasan pendanaan, diharapkan pada Capres/Cawapres terpilih, dapat memberi peluang besar “menikahkan” PSN dengan vaksinasi DBD.

—000—

*Penulis :
Staf pengajar senior di:
Divisi Alergi-Imunologi Klinik, Departemen/KSM Ilmu Penyakit Dalam FK Unair/RSUD Dr. Soetomo – Surabaya

Penulis buku:
* Serial Kajian COVID-19 (sebanyak tiga seri)
* Serba-serbi Obrolan Medis