Kasus hukum yang menjerat Bupati Sidoarjo, memicu “rasan-rasan” di kalangan praktisi medis. Masalahnya surat keterangan sakit yang diberikan oleh dokter yang merawatnya, dinilai “janggal” oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan KPK “mengancam” dokter tersebut,karena bisa dikategorikan sebagai tindakan menghalangi proses hukum.
Terbelitnya seseorang dengan masalah hukum sehingga melibatkan dokter, bukan untuk pertama kalinyaini terjadi. Kasus hukum yang menjerat Setya Novanto (SN), mungkin paling banyak menyedot perhatian publik. Saat itu dokter yang merawat mantan ketua DPR tersebut, dituduh merintangi penyidikan (obstruction of justice). Akibatnya dokter yang terbukti merekayasa data medis terkait status kesehatan SN itu, dijerat pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan dijatuhi pidana empat tahun penjara.
Jurus agar terhindar dari masalah hukum dengan alasan sakit, juga pernah terjadi tahun 2004. Saat itu yang terlibat adalah Nunun Nurbaeti (NN) yang bertindak sebagai saksi dalam kasus Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Bunyi surat keterangan dokter, menyatakan bahwa NN mengalami “sakit lupa berat” atau vertigo-migrain.
Agar tidak menimbulkan sengkarut dan bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kasus-kasus berikutnya yang mungkin dapat terjadi, KPK pernah menandatangani nota kesepahaman dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Itu terjadi pada tahun 2012. Kesepakatan tersebut antara lain menyatakan, KPK dapat meminta IDI menunjuk dokter yang berkompeten,mengkaji, dan memberikan keterangan tertulis soal pihak-pihak yang terlibat masalah hukum. Hal itu menyangkut kelayakan medis sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa, guna kepentingan proses penyidikan atau persidangan.
KPK bisa juga meminta IDI menunjuk dokter/tim dokter independen yang mungkin bisa memberikan pendapat lain (second opinion), berdasarkan data medis sebelumnya. Dokter/tim dokter yang diberikan mandat tersebut, nantinya juga harus memberikan penjelasan secara tertulis, guna kepentingan hukum.
Pada hakikatnya surat keterangan dokter (SKD), merupakan bukti tertulis yang menyatakan keadaan seseorang dalam keadaan sehat atau sakit. Tegasnya SKD yang menyatakan seseorang sakit, memang perlu diberikan (sesuai indikasi medis) dan bukan karena diminta. Tetapi sayangnya SKD tersebut dapat “disalahgunakan” untuk berbagai kepentingan tertentu, termasuk terhadap masalah hukum. SKD yang diterbitkan, harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dari sisi profesionalitas kedokteran. Di samping itu,SKD harus juga memiliki tanggung jawab dari aspek hukum. Oleh karenanya, penerbitan suatu SKD mesti didasarkan pada etika profesi, sumpah dokter, dan bersikap independen (jangan demi “kepentingan tertentu” atau “di bawah tekanan”), sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Secara eksplisit penerbitan SKD harus mengacu pada Kode Etik Kedokteran (KODEKI) Tahun 2012. Dalam Pasal 2 dan 3, secara ringkasnya menyatakan bahwa seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen, dalam ukuran yang tertinggi. Dalam melakukan pekerjaan profesional tersebut, tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Dalam Pasal 7 menyatakan, seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.
Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, bisa dimengerti betapa “dilematisnya” posisi dokter yang saat ini menangani Bupati Sidoarjo. Di satu sisi dia bekerja di rumah sakit umum daerah yang otoritasnya berada di bawah pemerintah daerah setempat. Di sisi lain harusnya bisa bersikap independen, bebas dari pengaruh “tekanan” oleh siapa pun juga. Menurut pendapat penulis, untuk menghindari berbagai penyulit hukum, sebaiknya segera dibentuk tim medis yang independen untuk menilai kondisi medis Bupati. Itu sesuai nota kesepahaman KPK-IDI.
Kondisi medis terkait masalah hukum
Setiap orang pasti tidak menginginkan terlibat persoalan hukum. Stres psikis ataupun fisik terkait masalah hukum, dapat mengganggu kesehatan dengan munculnya respons terhadap stres. Berdasarkan jenis, waktu, dan tingkat keparahan stimulus yang ditimbulkannya, dapat memantik dampak medis yang beragam. Bisa mengakibatkan perubahan homeostasis tubuh, hingga mengancam jiwa dan kematian. Stres yang terjadi juga dapat memperburuk berbagai penyakit yang telah dimiliki oleh seseorang tersebut.
Gangguan fungsional dan struktural pada bagian otak yang secara fisiologis menyimpan memori, relatif sering terjadi. Mekanismenya dapat terjadi melalui induksi hormon-hormon stres (antara lain kortisol, noradrenalin) yang meningkat selama terjadinya stres. Intensitas stres pada ambang tertentu, dapat menimbulkan gangguan kognisi dan daya ingat.
Sistem imunitas bisa terkena dampak yang merugikan akibat induksi stres. Melalui hormon stres dan mediator-mediator yang memicu inflamasi/peradangan, dapat mengakibatkan penekanan pada fungsi imunitas. Dampaknya seseorang tersebut rentan mengalami infeksi. Dari kesimpulan berbagai riset, stres yang berkepanjangan bisa mengakibatkan seseorang mudah tertular tuberkulosis atau berisiko mengalami penyakit keganasan (kanker).
Masalah kardiovaskuler merupakan akibat yang sering terjadi terkait berbagai macam stres, termasuk masalah hukum. Sistem saraf otonom simpatis yang terpicu di luar kesadaran manusia, berakibat pada peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, gangguan irama jantung, kontraksi arteri yang berlebihan pada limpa dan ginjal dengan segala konsekuensinya. Pada gilirannya, kondisi itu dapat memantik risiko terjadinya trombosis (terjadinya bekuan darah) pada pembuluh darah otak (stroke) dan jantung (infark jantung).
Hilangnya nafsu makan merupakan dampak buruk stres yang paling nyata pada saluran cerna. Itu semua bisa terjadi berkaitan dengan adanya gangguan penyerapan makanan dan permeabilitas usus, meningkatnya asam lambung dan lendir saluran cerna, serta risiko terjadinya peradangan lokal ( kolitis). Dalam beberapa hal, stres memantik terjadinya ulserasi (semacam luka/lesi) yang dalam istilah medis disebut dengan penyakit Crohn dan kolitis ulcerosa. Gangguan berupa peningkatan pergerakan saluran cerna, acap kali terjadi karena meningkatnya sensitivitas jalur saraf. Dampaknya memicu terjadinya diare.
Hormon-hormon stres sangat terkait dengan fungsi sistem endokrin manusia. Bila terinduksi, seseorang bisa menjadi lebih mudah tersinggung, perubahan suasana hati, kecemasan, dan depresi. Bisa pula berdampak pada masalah reproduksi, metabolisme, dan gangguan tidur (insomnia).
Agar bisa menarik kesimpulan yang obyektif terhadap kondisi medis bupati Sidoarjo, kolaborasi KPK-IDI sesuai nota kesepahaman, sebaiknya sesegera mungkin bisa diterapkan.
—–o—–
*Penulis :
Staf pengajar senior di:
Divisi Alergi-Imunologi Klinik, Departemen/KSM Ilmu Penyakit Dalam FK Unair/RSUD Dr. Soetomo – Surabaya
Anggota Advisory Board Dengue Vaccine
Penulis buku:
* Serial Kajian COVID-19 (sebanyak tiga seri)
* Serba-serbi Obrolan Medis
Tinggalkan Balasan