Jakarta (Trigger.id) – Langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengadvokasi pencabutan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 mendapat apresiasi dan dukungan dari berbagai organisasi masyarakat dan lingkungan. Dukungan tersebut mengemuka dalam konferensi pers bertajuk “Bersama Sikapi PSN PIK 2” yang digelar Jumat (24/1/2025).
Deputi Eksternal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Mukri, menyebut upaya MUI untuk menyuarakan aspirasi warga yang keberatan dengan proyek ini sangatlah tepat. Ia menegaskan pentingnya pemerintah mendengarkan keluhan masyarakat yang terdampak langsung oleh PSN.
“Sudah menjadi kewajiban kita untuk menyampaikan keberatan warga yang merasa hak-haknya dirugikan oleh proyek ini. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan ulang dampak mudharat dan manfaat dari proyek tersebut,” ujar Mukri dalam pertemuan dengan Dewan Pimpinan MUI di Aula Buya Hamka.
WALHI sebagai organisasi berbasis kerakyatan menegaskan akan terus mendukung MUI dalam advokasi ini. Mukri menekankan bahwa pembangunan tidak semata-mata tentang angka atau kalkulasi matematis, melainkan juga mempertimbangkan kondisi di lapangan dan dampaknya terhadap masyarakat.
Hal senada disampaikan Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Erwin Suryana. Menurutnya, langkah MUI adalah bentuk perjuangan untuk mengembalikan harkat masyarakat yang terdampak oleh proyek yang dianggap merugikan kehidupan warga setempat.
“Langkah ini tidak hanya untuk PIK 2, tetapi juga PSN lain yang serupa. Kami melihat proyek-proyek ini sering kali mengabaikan hak-hak warga. Kami akan terus mendukung perjuangan MUI untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat,” tegas Erwin.
Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Jakarta, Agus Salim, juga memberikan apresiasi kepada MUI atas komitmennya mendampingi masyarakat. Agus berharap pemerintah dapat memberikan perhatian serius terhadap upaya yang dilakukan MUI bersama berbagai organisasi.
“Mudah-mudahan pemerintah melihat perjuangan MUI yang tegak lurus menyelesaikan persoalan PIK 2 ini,” kata Agus.
Dalam konferensi pers tersebut, berbagai pihak sepakat mendesak pemerintah dan pemegang proyek untuk mengkaji ulang dampak kerugian yang ditimbulkan. Mereka berharap pendekatan yang lebih inklusif dan mempertimbangkan suara masyarakat dapat dilakukan dalam setiap kebijakan strategis nasional. (ian)
Tinggalkan Balasan