Jakarta (Trigger.id) – Pernyataan Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Prof Muhadjir Effendy, yang mengingatkan agar Kementerian Haji dan Umrah bergerak cepat menghadapi perubahan regulasi Arab Saudi, mendapat tanggapan dari pakar kebijakan publik.
Menurut Dr. Ahmad Syafii, pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia, apa yang disampaikan Muhadjir merupakan peringatan penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh kementerian baru tersebut. Ia menilai, tantangan terbesar dalam penyelenggaraan ibadah haji memang bukan hanya soal kuota, melainkan adaptasi cepat terhadap kebijakan otoritas Saudi yang kerap berubah.
“Pernyataan Prof Muhadjir itu tepat. Regulasi Saudi sangat dinamis, sehingga Kementerian Haji dan Umrah tidak boleh bekerja dengan pola lama yang birokratis. Mereka harus responsif, membangun sistem kerja digital dan lincah agar jamaah tidak menjadi korban keterlambatan kebijakan,” jelasnya, Rabu (17/9/2025).
Syafii menambahkan, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah memang merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia mengingatkan bahwa status kementerian tidak otomatis membuat pekerjaan lebih mudah.
“Justru ini tantangan baru. Karena kementerian berdiri sendiri, maka ekspektasi publik juga lebih tinggi. Pemerintah dituntut mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat diplomasi dengan Saudi,” tegasnya.
Sebelumnya, Muhadjir Effendy menekankan agar Kementerian Haji dan Umrah tidak terlena dengan perubahan status kelembagaan dari Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Ia menegaskan bahwa dinamika aturan Saudi harus diantisipasi secara cepat agar jamaah haji Indonesia tetap mendapat layanan terbaik. (bin)
Tinggalkan Balasan