Rapat antara Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) baru-baru ini, sungguh mengagetkan. Bagi kami insan medis, dialog itu tidak hanya mengejutkan, tapi juga mengkhawatirkan. Pasalnya ada muatan isu krusial dan kontroversial yang dibahas. Rencananya ganja dan kratom, berpeluang dilegalkan. Salah satu pertimbangannya dari aspek HAM. Meski BNN secara intensif melakukan riset terhadap kedua tanaman adiktif itu, tetapi di sisi lain aturan hukum ganja telah mapan. Sementara, kratom masih dalam wilayah “abu-abu”. Sudah banyak dibudidayakan dan diekspor ke beberapa negara. Namun hingga kini landasan hukumnya belum jelas. Apakah perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok, memicu opsi peluang ekonomi lainnya (ekspor) ? Kajian pemerintah selanjutnya yang akan menjawabnya.
Memandang persoalan legalisasi ganja medis dan kratom, memerlukan cara berpikir yang bijak. Banyak aspek saling terkait, sehingga pendekatan sistematis menjadi pertimbangan penting. Tidak hanya memerlukan pemahaman cara penerapan sains secara murni. Etika medis harus tetap dikedepankan. Hal itu menjadi pijakan penting. Tanpa kualitas humanistik, penerapan ilmu kedokteran terkini, tidak akan optimal. Bisa jadi malah tidak berguna dan bahkan merugikan. Legalisasi ganja medis dan kratom, berpotensi memantik persoalan baru yang lebih menyulitkan. Tidak hanya berdampak terhadap masalah kesehatan, tetapi dapat memengaruhi semua sendi kehidupan.
Ganja
Ganja berasal dari bunga tanaman kanabis (Canabis sativa) yang resinnya belum diekstraksi. Tanaman tersebut menghasilkan setidaknya 144 senyawa alami yang disebut dengan cannabinoid. Senyawa utama dalam cannabinoid adalah tetrahydrocannabinol (THC) dan cannabidiol (CBD). THC merupakan senyawa psikoaktif. Artinya bisa memengaruhi kondisi kejiwaan seseorang dan memicu efek adiksi/ketergantungan. Mekanismenya sangat dipengaruhi oleh dosis dan toleransi seseorang. Efek lainnya yang sering dimanfaatkan secara medis adalah anti nyeri. Bisa berpengaruh juga terhadap nafsu makan, pencernaan, pola tidur, gangguan afektif dan proses berpikir/ menurunkan daya ingat. Dalam tanaman ganja, konsentrasi THC lebih tinggi bila dibandingkan dengan CBD. Kini semakin banyak riset di luar negeri, terkait ditemukannya komponen lainnya dalam cannabinoid dan non-cannabinoid yang baru.
CBD diekstraksi dalam bentuk minyak. Manfaatnya bisa untuk keperluan medis (misalnya anti kejang). Berbeda dengan THC, CBD tidak memiliki efek psikoaktif. Jadi tidak akan menimbulkan efek adiksi. Kini CBD, telah disetujui penggunaannya oleh Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat. Itu untuk pertama kalinya FDA menyetujui penggunaan zat aktif turunan ganja. Persetujuannya diterbitkan pada Juni 2018. Namun perlu diketahui publik, CBD bukan merupakan obat satu-satunya. Masih banyak obat anti kejang lainnya. Efektivitasnya telah teruji, terbukti aman, dan tidak menimbulkan adiksi.
Legalitas
Sejauh ini Indonesia merupakan salah satu negara yang menolak legalitas ganja. Pedomannya terdapat pada Pasal 8 Ayat (1) UUNo.35/2009 tentang narkotika. Ganja termasuk bentuk narkotika golongan 1, artinya dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sementara dalam pasal 6 Ayat (1) huruf a, menerangkan bahwa narkotika golongan 1 hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Sebab potensinya sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Namun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah resmi memberikan persetujuan dan rekomendasi pada WHO, meratifikasi ganja untuk keperluan medis. “Restu” PBB, segera direspons Thailand. Negeri Gajah Putih menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan ganja. Sebaliknya Singapura, Hongkong, dan Tiongkok, tetap kekeh. Mereka tidak akan melegalisasi ganja medis. Sementara Jepang, Korsel dan Malaysia “melegalkannya”, meski dengan persyaratan yang ketat. Biro Narkotika Pusat Singapura (CNB) menyatakan, ganja adalah adiktif dan berbahaya. Keputusannya berbasiskan pada suatu kajian ilmiah.
Kratom
Kini kratom tengah ramai diperbincangkan. Bahkan pernah dibahas dalam suatu rapat kabinet terbatas, era Presiden Jokowi. Legalisasi kratom, berisiko bahaya. Ada potensi adiksi layaknya narkoba. Kratom (Mitragyna speciosa), merupakan tanaman asli Asia Tenggara. Di Indonesia (khususnya Kalimantan Barat, Selatan, dan Utara), banyak didapatkan sebagai tanaman liar. Tanpa perlu dibudidayakan. Daunnya mengandung substansi kimia yang disebut mitragynine. Masyarakat umumnya menggunakannya sebagai ramuan herbal pereda nyeri. Dimanfaatkan pula untuk pengobatan berbagai macam penyakit (hipertensi, diare, batuk, penenang, meningkatkan stamina, dan demam). Cara konsumsinya dengan mengunyah daunnya. Bisa pula dibuat bubuk, untuk diminum seperti teh/kopi. Namun patut diwaspadai, karena pada jumlah tertentu berefek menyerupai opioid atau morfin.
Hasil riset di Amerika Serikat dan Eropa, menuai pro-kontra. Kratom sangat mungkin tidak aman, bila dikonsumsi selama kehamilan. Pada beberapa laporan kasus, memantik efek kecanduan pada bayi yang dilahirkan. Demikian pula saat menyusui. Risiko bunuh diri semakin meningkat, bila kratom dikonsumsi bersamaan dengan alkohol. Dampaknya memicu kejang, gangguan irama (aritmia) jantung, dan halusinasi.
Pro-kontra pemanfaatan kratom
Budidaya dan konsumsi kratom di Indonesia belum diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Tetapi telah diusulkan sebagai narkotika golongan satu. Pasalnya BNN pernah merehabilitasi 133 orang yang mengalami kecanduan kratom. Gejalanya serupa penyalahgunaan opioid (cemas, tegang, muntah-muntah, dan pusing).
Ada aspek kepentingan lain, terutama dari sisi ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, nilai ekspor kratom selalu meningkat sejak tahun 2019 hingga 2022. Nilai ekspornya pada awal tahun 2025, senilai $1,053 (setara Rp.17,4 miliar). Tanaman itu menjadi sumber kehidupan bagi sekitar 18 ribu petani di Kalimantan.
Falsafah medis
Dalam falsafah seni pengobatan, ada pertimbangan dalam memberikan suatu obat. Manfaat yang didapat, harus jauh melampaui risiko merugikan yang mungkin timbul. Bagi dokter yang bijak, penting sekali memahami efek samping suatu pengobatan yang berpotensi terjadi. Etika medis hendaknya harus dengan jernih melihat persoalan seperti itu. Melegalkan ganja dan kratom secara keseluruhan, berisiko menuai bahaya penyalahgunaan.
Legalitas ganja dan kratom memerlukan kajian UU Narkotika yang menjadi domain DPR. Namun tetap diperlukan kontribusi aktif dari pihak-pihak terkait. Misalnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Polri, BNN, dan para pakar dalam bidangnya masing-masing. Semoga persoalan legalitas ganja medis dan kratom, bukan untuk kepentingan golongan tertentu . Tidak pula latah mengikuti tren dunia. Pertimbangan bijak sangat diharapkan, agar tidak berisiko menjerumuskan pada “kesenangan semu”.
—–o—–
*Penulis:
- Staf pengajar senior di Divisi Alergi-Imunologi Klinik, Departemen/KSM Ilmu Penyakit Dalam FK Unair/RSUD Dr. Soetomo – Surabaya
- Magister Ilmu Kesehatan Olahraga (IKESOR) Unair
- Penulis buku:
– Serial Kajian COVID-19 (tiga seri)
– Serba-serbi Obrolan Medis
– Catatan Harian Seorang Dokter
Tinggalkan Balasan