Malang (Trigger.id) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa pelajaran coding dan kecerdasan buatan (AI) yang selama ini bersifat pilihan, akan ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib bagi siswa di masa mendatang.
“Kebutuhan guru coding dan AI akan meningkat tajam. Karena itu, peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis sangat dibutuhkan,” ujar Abdul Mu’ti dalam Rapat Kerja Nasional Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (17/10) malam.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menyiapkan generasi muda yang melek teknologi dan siap bersaing di era digital. Ia juga membuka peluang bagi perguruan tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah untuk terlibat dalam penelitian kebijakan pendidikan (policy research) yang mendukung reformasi pendidikan dasar dan menengah.
“Kemendikdasmen terbuka untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi, selama relevan dengan arah pembangunan pendidikan nasional,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Abdul Mu’ti menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi keagamaan, khususnya kampus Muhammadiyah-Aisyiyah, dalam mengawal reformasi pendidikan nasional.
Lima Program Prioritas Pendidikan
Ia menjelaskan bahwa Kemendikdasmen saat ini tengah menjalankan lima hingga enam program prioritas yang dapat dilaksanakan secara kolaboratif dengan PTMA.
Program pertama adalah revitalisasi satuan pendidikan, yang tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik dan sarana prasarana, tetapi juga pada peningkatan manajemen, tata kelola, serta kapasitas kepala sekolah dan tenaga pendidik.
“Tahun ini lebih dari 16.100 sekolah direvitalisasi dengan anggaran Rp16,9 triliun. Tahun depan kami berusaha agar capaian ini tetap berlanjut meski anggaran menurun,” ujarnya.
Revitalisasi ini juga mencakup penyusunan kurikulum adaptif, penguatan pendidikan karakter, dan peningkatan kualitas layanan agar setara dengan standar nasional maupun internasional.
Program kedua menyoroti peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pemerintah telah menyiapkan 808 ribu kuota PPG, serta memperluas Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk guru yang belum menyelesaikan studi sarjana.
“Kami ingin memastikan tidak ada guru yang terhambat kariernya hanya karena kendala akademik. Kini, pengalaman mengajar dapat diakui hingga 70 persen dalam skema RPL,” jelasnya.
Selain itu, Kemendikdasmen juga mendorong penguatan pembelajaran mendalam (deep learning) untuk meningkatkan kapasitas pedagogik dan karakter siswa. PTMA diharapkan ikut berperan dalam pengembangan modul serta pelatihan guru.
Bahasa Inggris Wajib Mulai Kelas 3 SD
Mulai tahun 2027, pemerintah berencana menetapkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib sejak kelas 3 sekolah dasar. Karena itu, peningkatan kompetensi guru bahasa Inggris akan menjadi salah satu fokus utama pemerintah.
Abdul Mu’ti juga mengusulkan agar istilah “pelatihan” bagi guru diganti menjadi “pendidikan”, agar hasilnya bisa diakui secara resmi melalui sertifikasi dan berpengaruh terhadap profesionalisme guru.
Kebijakan Berbasis Kajian Akademik
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan Kemendikdasmen harus dilandasi riset akademik yang kuat agar tidak hanya bersifat administratif, melainkan mampu menjadi rekayasa sosial yang membentuk karakter bangsa.
“Kami tidak ingin kebijakan pendidikan dibuat secara serampangan. Karena itu, dukungan riset dari kampus-kampus Muhammadiyah dan Aisyiyah sangat kami butuhkan,” kata Abdul Mu’ti. (bin)
Tinggalkan Balasan