Jakarta (Trigger.id) – Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghasilkan 12 poin taujihat sebagai panduan bagi umat Islam dan pemerintah dalam menjalankan pembangunan berlandaskan nilai-nilai syariah dan keadilan sosial. Salah satu poin penting dari hasil Mukernas ini adalah rekomendasi pencabutan status Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Rekomendasi tersebut didasari oleh berbagai pertimbangan, termasuk dampak lingkungan, aspek keadilan sosial, dan penilaian terhadap manfaat proyek bagi masyarakat luas. MUI menegaskan bahwa setiap proyek strategis nasional harus mengedepankan maslahat umat, menjaga kelestarian alam, serta tidak menimbulkan ketimpangan sosial yang merugikan rakyat kecil.
Dua belas poin taujihat tersebut disampaikan oleh Sekretaris SC Mukernas IV yang juga Wasekjen MUI, H Rofiqul Umam Ahmad dalam konferensi pers setelah selesainya rapat pleno yang beragendakan pengesahan hasil-hasil kerja Komisi-Komisi Mukernas, pada Kamis (19/12/2024).
Mukernas yang berlangsung pada 17-19 Desember 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta ini juga membahas isu-isu strategis lainnya, seperti penguatan ekonomi umat, pendidikan berbasis akhlak mulia, dan peran ulama dalam menghadapi tantangan global. Dengan taujihat ini, MUI berharap dapat memberikan arah yang jelas bagi kebijakan publik, sekaligus menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menyikapi dinamika nasional dan internasional.
Hadir dan memberikan keterangan juga dalam konferensi pers tersebut Ketua SC IV Mukernas yang juga Ketua MUI Bidang Infokom, KH Masduki Baidlowi, Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan, dan Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Ni’am Sholeh.
Mukernas IV MUI Dukung Asta Cita sebagai Arah Pembangunan Bangsa
Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungannya terhadap Asta Cita sebagai arah pembangunan bangsa yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, keislaman, dan kebangsaan. Asta Cita, yang merangkum delapan cita-cita strategis untuk membangun Indonesia, dinilai sejalan dengan misi MUI dalam memperjuangkan maslahat umat dan mewujudkan kemaslahatan bangsa.
MUI menegaskan bahwa Asta Cita harus menjadi landasan bagi setiap kebijakan pemerintah, terutama dalam mengatasi persoalan-persoalan krusial seperti ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan dekadensi moral. Dukungan ini tercermin dalam 12 poin taujihat yang dihasilkan Mukernas IV, yang mencakup rekomendasi kebijakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Melalui dukungan terhadap Asta Cita, MUI juga menyerukan sinergi antara ulama, umara, dan masyarakat untuk memastikan arah pembangunan bangsa tetap berada dalam koridor yang diridai Allah SWT. MUI berharap kolaborasi ini mampu mempercepat tercapainya tujuan-tujuan strategis bangsa, sekaligus menguatkan peran umat Islam dalam membangun Indonesia yang lebih baik. (ian)
Tinggalkan Balasan