Jakarta (Trigger.id) – Di tengah ambisi besar menghadirkan akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat, muncul satu pertanyaan krusial: seberapa aman program ini dari praktik korupsi?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya tidak ingin menunggu masalah terjadi. Lembaga ini bergerak lebih awal dengan menyusun kajian khusus untuk memetakan potensi celah korupsi dalam pengadaan program yang digagas oleh Kementerian Sosial tersebut. Langkah ini menjadi sinyal bahwa sektor pengadaan, meski kerap dianggap administratif, justru menyimpan risiko besar penyimpangan.
Melalui Direktorat Monitoring, KPK berupaya mengidentifikasi titik-titik rawan yang bisa dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab. Tujuannya jelas: mendorong seluruh pihak yang terlibat agar bekerja lebih transparan, akuntabel, dan berhati-hati dalam setiap proses.
Sorotan publik terhadap isu ini menguat setelah muncul dugaan harga sepatu dalam program tersebut yang mencapai Rp700 ribu per pasang—angka yang dianggap jauh di atas harga pasar. Meski belum final, polemik ini cukup menjadi alarm bahwa potensi “mark-up” masih menghantui proyek-proyek pengadaan pemerintah.
KPK sendiri memiliki alasan kuat untuk bersikap waspada. Berdasarkan catatan penindakan sejak 2004 hingga 2025, ratusan kasus korupsi berkaitan langsung dengan pengadaan barang dan jasa. Modusnya pun beragam—mulai dari perencanaan yang sengaja diarahkan, manipulasi harga perkiraan sendiri, hingga pengaturan pemenang tender yang berputar di lingkaran tertentu.
Di sisi lain, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa harga yang beredar belum merupakan angka final. Ia memastikan proses lelang masih berjalan dan membuka kemungkinan harga bisa ditekan lebih rendah. Namun, ia juga mengirim pesan tegas kepada jajarannya: tidak ada ruang untuk penyimpangan.
Menurutnya, pengawasan tidak hanya datang dari lembaga resmi, tetapi juga dari publik yang semakin kritis. Bahkan, ia menyatakan siap membawa kasus ke ranah hukum jika ditemukan pelanggaran.
Di titik ini, program Sekolah Rakyat berada di persimpangan penting. Di satu sisi, ia membawa harapan besar bagi akses pendidikan. Di sisi lain, ia diuji oleh tantangan klasik: integritas dalam pengelolaan anggaran.
Pertanyaannya kini bukan hanya bagaimana program ini dijalankan, tetapi apakah semua pihak benar-benar siap menjaga kepercayaan publik yang melekat di dalamnya. (ian)
Tinggalkan Balasan