Surabaya (Trigger.id) – Para ahli hukum di Indonesia memberikan pandangan kritis terhadap empat persoalan besar yang diungkapkan Presiden Prabowo, yaitu judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi.
Mereka umumnya mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ini, namun mereka juga menekankan perlunya pendekatan yang komprehensif dan berbasis sistem untuk mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan.
Menurut Profesor Mahfud MD, Guru Besar Hukum Tata Negara, langkah penegakan hukum harus disertai reformasi struktural untuk memberantas korupsi dan penyelundupan.
Pakar hukum pidana, Asep Iwan Iriawan, juga menekankan perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga hukum dan pengawasan yang lebih ketat pada industri yang rentan terhadap praktik ilegal, seperti judi online dan narkoba.
Merangkum dari pendapat atau komentar para ahli hukum, mereka juga menekankan perlunya pendekatan yang komprehensif dan berbasis sistem untuk mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan.
- Judi Online
Pakar hukum melihat judi online sebagai ancaman serius bagi stabilitas sosial dan ekonomi, terutama karena banyak generasi muda yang terpengaruh. Menurut mereka, penegakan hukum perlu diperkuat dengan kebijakan yang melibatkan penyedia layanan digital untuk menutup akses ke situs judi online. Selain itu, perlu ada edukasi publik mengenai dampak negatif judi dan penguatan kontrol untuk mencegah peredaran situs judi yang cepat beradaptasi terhadap kebijakan pemblokiran. - Narkoba
Para ahli hukum menyatakan bahwa pemberantasan narkoba memerlukan reformasi dalam sistem peradilan pidana dan upaya pencegahan yang lebih intensif. Mereka mendukung langkah tegas terhadap pelaku besar jaringan narkoba, namun juga menyarankan pendekatan rehabilitasi bagi pengguna, terutama anak muda. Para ahli juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama lintas negara untuk menghentikan jalur distribusi narkoba yang sering melibatkan sindikat internasional. - Penyelundupan
Penyelundupan dianggap sebagai masalah serius yang merugikan ekonomi nasional. Ahli hukum menyarankan penguatan pengawasan di wilayah perbatasan, serta peningkatan teknologi dan sumber daya manusia di bea cukai dan imigrasi. Beberapa pakar juga mengkritisi lemahnya sanksi terhadap pelaku penyelundupan dan mendukung revisi kebijakan hukum yang lebih berat agar efek jera lebih terasa. - Korupsi
Korupsi masih menjadi akar dari berbagai permasalahan di Indonesia, dan para ahli hukum mendesak pemerintah untuk lebih tegas dalam menangani kasus ini. Mereka menilai bahwa reformasi lembaga penegak hukum dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas adalah langkah penting. Selain itu, perlu adanya penguatan terhadap undang-undang anti-korupsi dan komitmen politik untuk benar-benar memberantas korupsi di semua lini pemerintahan.
Para ahli hukum di Indonesia mendukung agenda besar ini tetapi juga mengingatkan bahwa keberhasilan penanganan empat isu tersebut tidak bisa bergantung pada langkah hukum semata. Mereka menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga, reformasi sistem, serta upaya perubahan sosial yang lebih mendasar agar hasilnya tidak hanya efektif di jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait empat isu penting yang disorot dalam sidang kabinet paripurna. Presiden menegaskan agar jajarannya tidak main-main dalam mengatasi empat persoalan besar, yaitu judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi.
“Presiden menekankan ada empat persoalan penting yang tidak boleh kita anggap enteng. Yang pertama adalah judi online, kedua narkoba, ketiga penyelundupan, dan keempat adalah korupsi,” ujar Hasan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Hasan juga menyampaikan bahwa pesan tersebut turut disampaikan Presiden Prabowo kepada aparat penegak hukum.
“Presiden meminta agar dalam menangani keempat persoalan ini, penegak hukum tidak boleh ragu untuk menegakkan hukum. Jadi, Jaksa Agung, kepolisian, dan lembaga terkait lainnya diminta oleh Bapak Presiden untuk bertindak tegas tanpa ragu,” katanya.(ian)
Tinggalkan Balasan