Surabaya (Trigger.id) – Ramai-ramai para terpidana kasus korupsi mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapat sorotan banyak pihak. Masyarakat umum menilai tidak adil karena mereka hanya menjalani hukuman pidana sebagian saja. Atau yang ada berkomentar sinis dan pedas, hukum kita bisa dibeli atau dipermainkan.
Apa benar pembebasan bersyarat itu karena ada kekuatan tertentu yang mempengaruhi?. Benarkan kekuatan uang sangat berpengaruh di dalamnya?.
Menurut praktisi hukum Anandito Pratomo SH., pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Pengertian ini terdapat dalam Penjelasan Pasal 12 huruf k UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan..
Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi empat syarat:
- 1. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan;
- 2. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana;
- 3. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- 4, masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.
- Meski demikan, pembebasan bersyarat juga dicabut atau dibatalkan. Syaratnya harus ada permohonan tertulis dari masyarakat untuk mencabut pembebasan bersyarat terhadap klien pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum
- – Pencabutan pembebasan bersyarat dilakukan berdasarkan:
- a.syarat umum, melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terpidana
- b.syarat khusus, yang terdiri atas: 1.menimbulkan keresahan dalam masyarakat; 2.tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut; 3.tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau 4.tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas. (ian)
Tinggalkan Balasan