Surabaya (Trigger.id) – Bulan Suci Ramadhan hendaknya menjadi pendorong semangat bekerja lebih produktif mengingat limpahan pahala yang dijanjikan Allah SWT berlipat ganda. Maka saya mengajak semua ASN di Jawa Timur khususnya Pemprov Jatim untuk makin meningkatkan produktivitas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Untuk itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar Rapat Koordinasi percepatan realisasi anggaran triwulan I serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Sekda Prov. Jatim Adhy Karyono, dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (Ka. OPD) di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (23/3) malam usai sholat tarowih.
Dalam rakor tersebut, Gubernur Khofifah berpesan kepada seluruh Ka OPD untuk segera mengintegrasikan seluruh layanan publik di Pemprov Jatim. Integrasi layanan ini diyakini akan mempercepat seluruh indikator capaian kinerja yang dilakukan Pemprov Jatim dalam meningkatkan percepatan perizinan dan layanan publik.
Menurutnya, terdapat sejumlah indikator baru dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) yang sekarang telah terintegrasi antara Kemendagri, KPK dan BPKP yang diluncurkan di Jakarta, Selasa (21/3). Platform terintegrasi ini akan terkoneksi dengan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) yang juga terintegrasi ke platform Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Tolong dipastikan layanan publik bisa terintegrasi dan menjadi bagian dari proses penguatan dari seluruh tim Pemprov Jatim bisa melayani masyarakat secara optimal,” ungkapnya.
Gubernur Khofifah mencontohkan, layanan terintegrasi yang saat ini tengah difinalkan di sektor kesehatan melalui reformasi sistem rujukan. Sistem rujukan yang dikoordinasi oleh Dinas Kesehatan Prov. Jatim ini akan menyiapkan layanan kesehatan yang terintegrasi untuk mempermudah, mempercepat dan memperpendek sistem rujukan dan antrean layanan kepada seluruh masyarakat melalui sisrute yaitu sistem rujukan terintegrasi.
“Format dan sinergitas seluruh layanan tolong dimaksimalkan dan di breakdown secara implementatif ke jajaran OPD Pemprov Jatim. Intinya pastikan layanan lebih singkat, pendek, efektif – efisien,” tegasnya.
Khofifah juga berpesan kepada Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim untuk terus melalukan cek secara detail terhadap seluruh program kerja yang ada dalam RKPD. Hal ini penting dilakukan agar antara program yang direncanakan sesuai dengan output dan outcome yang dihasilkan.
“Jadi tolong selalu lakukan cek detail di semua program dan proyek di semua perangkat daerah. Kuncinya adalah cek detail, cek detail, pastikan antara perencanaan nyambung output dan outcomenya” tukasnya.
Selain itu, Kepala OPD agar mempercepat realisasi belanja daerah dengan cara menyegerakan sekaligus melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Seperti paket pekerjaan belanja modal, pekerjaaan jasa, konstruksi dan jasa lainnya.
“Belanja modal yang dilakukan secara lelang agar segera diproses dan berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setdaprov Jatim. Termasuk belanja rutin harus disegerakan proses pelaksanaan dan pencairannya. Hal ini untuk mempercepat realisasi pendapatan dan penyerapan sehingga tidak selalu menumpuk di akhir tahun. Lebih penting lagi untuk menggerakkan sektor UMKM di Jawa Timur. Pastikan antara PBJ dengan BBI( Pengadaan Barang dan Jasa dengan Bangga Buatan Indonesia) ,” ungkapnya. (ian)
Tinggalkan Balasan