Jakarta (Trigger.id) – Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Rofiqi menyoroti pentingnya penguatan indikator pengawasan internal dalam uji kelayakan Calon Pimpinan (Capim) KPK. Ia menegaskan bahwa kelemahan pengawasan internal dapat berdampak pada efektivitas pemberantasan korupsi.
Selain itu, ia mengingatkan perlunya Capim KPK memahami prioritas seperti memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang mencerminkan citra integritas lembaga negara. Hal ini menjadi perhatian karena IPK berperan strategis dalam menilai kesuksesan KPK dan lembaga antikorupsi lainnya.
Rofiqi juga mengajukan sejumlah pertanyaan krusial terkait strategi Calon Pimpinan KPK Ida Budhiati dalam menghadapi tantangan besar pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal itu terutama terkait dengan indeks persepsi korupsi, pengawasan internal KPK, dan pengelolaan sumber daya alam.
“Indeks persepsi korupsi kita sekarang itu nilainya 34, nomor 115 dari 180 negara. Belum lagi survei persepsi publik yang selalu yang selalu menaruh KPK di posisi paling bawah. Ini kan akumulasi dari kasus pimpinan KPK, dari internal dan segala macam. Nah bagaimana strategi Ibu meningkatkan indeks persepsi korupsi tersebut Bu? karena ini penting Bu, buat investasi dan segala macam,” ujarnya saat mengikuti Rapat Pemilihan dan Penetapan Calon Pimpinan KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Berikutnya, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menekankan pentingnya pengawasan internal di tubuh KPK. Ia menyinggung mengenai contoh kasus yang melibatkan oknum pegawai di Rumah Tahanan (Rutan) KPK yang beberapa waktu lalu mencoreng citra lembaga tersebut.
“Dalam ilmu psikologi itu manusia dikenal sebagai homo homini lupus Bu, kita tahu dengan anggaran yang terbatas misalkan, kita tidak bisa menjaga semua pegawai KPK dan bagaimana strategi Ibu menjaga agar kasus-kasus seperti kasus Rutan KPK itu tidak terulang kembali apabila Ibu menjadi pimpinan KPK?” tanyanya.
Selain itu, ia juga mengingatkan tantangan besar yang dihadapi KPK dalam mengawasi sektor sumber daya alam. Ia menyinggung mengenai Provinsi Kalimantan yang sering mengalami kebocoran anggaran negara. Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan, Ia mempertanyakan strategi Ida Budhiati dalam menjaga pengelolaan pendapatan negara dari kekayaan alam.
“Kalimantan itu suatu pulau yang sangat kaya akan sumber daya alam, tetapi kebocorannya juga luar biasa masif. Nah bagaimana strategi Ibu apabila menjadi pimpinan KPK menjaga agar pendapatan negara dari sumber daya alam ini bisa maksimal?” pungkas Legislator dapil Kalimantan Selatan I itu. (ian)
Tinggalkan Balasan