Jakarta (Trigger.id) — Pemerintah Arab Saudi resmi membatalkan wacana pemangkasan kuota haji Indonesia hingga 50 persen. Keputusan tersebut disampaikan setelah mereka menyatakan masih memiliki kepercayaan tinggi terhadap tata kelola haji yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui pembentukan Badan Penyelenggara (BP) Haji.
Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa wacana pemotongan kuota sebelumnya memang sempat mencuat dari internal Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Namun, hal itu hanya sebatas peringatan atas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2025 yang dianggap belum memuaskan.
“Tidak perlu ada kekhawatiran dari masyarakat. Presiden dan kami yang diberi mandat untuk 2026 akan mengawal penuh agar kuota tidak dipangkas,” tegas Dahnil dalam konferensi pers di Kantor BP Haji, Jakarta Pusat, Rabu malam (11/6/2025).
Menurutnya, ide pemangkasan kuota tersebut tidak pernah berkembang menjadi keputusan resmi. Pemerintah Saudi hanya ingin memberi sinyal peringatan agar Indonesia meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji di masa mendatang.
“Itu hanya sebatas wacana di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah Saudi, sebagai bentuk warning atas pelaksanaan haji tahun ini yang dinilai kurang baik,” ungkap Dahnil.
Kendati demikian, Dahnil menekankan bahwa Arab Saudi tetap menaruh kepercayaan besar kepada Indonesia, terutama setelah Presiden Prabowo Subianto membentuk BP Haji sebagai lembaga baru yang khusus menangani penyelenggaraan ibadah haji. Pembentukan BP Haji dianggap sebagai langkah konkret dan serius dalam memperbaiki manajemen haji nasional.
“Dalam pertemuan dengan pihak Kementerian Haji siang tadi, mereka menyampaikan bahwa mereka tetap percaya kepada Indonesia, khususnya karena Presiden telah membentuk BP Haji sebagai sistem pengelolaan baru,” jelas Dahnil.
Dengan dukungan tersebut, BP Haji optimistis kuota haji Indonesia tidak hanya akan tetap, tetapi bahkan berpeluang ditambah di masa mendatang.
“Kami pastikan wacana pemotongan kuota tidak akan berlanjut. Kepercayaan mereka terhadap komitmen Presiden Prabowo serta pembentukan BP Haji menjadi bukti bahwa Indonesia serius membenahi penyelenggaraan haji,” pungkas Dahnil. (ian)
Tinggalkan Balasan