Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk siswa telah dimulai. Program unggulan Prabowo-Gibran itu, diproyeksikan menyasar 53 juta pelajar SD, SMP, hingga SMA/SMK sederajat. Sementara, program makan bergizi gratis (MBG) telah berlangsung sekitar tujuh bulan. Implementasi janji kampanye Presiden-Wapres tersebut, menarget segmen populasi yang lebih luas. Tidak hanya tingkat pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA/SMK sederajat saja. Tetapi juga melibatkan balita, ibu hamil, dan menyusui. Proyeksinya mencapai 82,9 juta penerima manfaat, terhitung hingga kuartal IV tahun 2025. Jika berjalan secara penuh, diperkirakan akan menghabiskan anggaran hingga Rp.400 triliun per tahun. Dengan kata lain, menurut Badan Gizi Nasional (BGN) pembiayaannya sekitar Rp. 1,2 triliun per hari.
Mungkin alokasi dana MBG dalam satu tahun, masih “lebih murah” bila dibandingkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Berdasarkan prediksi Kantor Staf Presiden (KSP), IKN diperkirakan menelan anggaran hingga Rp.466 triliun.
Semua program super prestisius tersebut, hampir seluruhnya didanai APBN. Artinya, mendayagunakan hasil “gotong royong” keringat rakyat. Karena itulah, publik berhak mengawasi penggunaan anggarannya.
Cek kesehatan gratis
Program CKG diluncurkan sejak 4 Agustus 2025. Data yang terkumpul masih sangat minim. Tetapi dari hasil sementara, cukup mengejutkan. Mayoritas terdeteksi masalah kelebihan berat badan, obesitas, dan karies gigi. Contohnya, kasus di Semarang. Sebanyak 74 persen siswa mengalami kelebihan berat badan dan obesitas. “Anehnya” sudah timbul pula pre-hipertensi (5,8 persen), pre-diabetes (5,65 persen), dan diabetes 0,14 persen. Hasil sementara di Surabaya, juga tidak jauh berbeda. Kasus gizi berlebih atau obesitas, mendominasi temuan. Setidaknya di kedua lokasi pengamatan itu, mewakili area perkotaan.
Pola yang berbeda, terdeteksi di sekolah rakyat. Problem kesehatan terbanyak, meliputi karies gigi, gangguan penglihatan, anemia, dan gizi kurang. Di sisi lain, juga didapatkan kasus pre-hipertensi, pre-diabetes, dan risiko gangguan jiwa.
Beban ganda kesehatan Indonesia.
Gangguan kesehatan di sekolah umum, memiliki pola yang berbeda dengan yang terjadi di sekolah rakyat. Faktor kemampuan ekonomi, menjadi salah satu alasan perbedaan di antara keduanya. Pasalnya, sekolah rakyat terutama menampung anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Kondisi medis tersebut, mencerminkan problem riil epidemiologi yang saat ini dihadapi Indonesia. Beban ganda kesehatan, bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi, masalah “kelebihan gizi” mulai menghantui. Kecenderungannya terutama ditemui di area perkotaan. Indikatornya antara lain problem metabolik ( berat badan berlebih, obesitas), sebagai cikal bakal penyakit tidak menular (PTM). Di sisi lain, penyakit gizi kurang dan anemia gizi, menimpa sebagian masyarakat. Secara relatif, lebih condong di area pedesaan. Meski demikian, persoalan beban ganda kesehatan juga dipengaruhi berbagai faktor. Misalnya tingkat aktivitas fisik, pendidikan, dan akses layanan kesehatan.
Tantangan program MBG
Siapa pun rakyat Indonesia, pasti mendukung esensi program mulia tersebut. Demi suksesnya meraih Indonesia emas 2045, diperlukan dukungan banyak faktor. Contohnya pada aspek pengentasan tengkes, gizi buruk, peningkatan sumber daya manusia (SDM), dan pemerataan kondisi sosial rakyat. Tetapi tujuan luhur tanpa konsep penataan yang matang dan terprogram secara sistematis, berpotensi mengundang masalah. Persoalan pendanaan di tengah ruang fiskal yang terbatas, menjadi kendala utamanya.
Setelah bergulir beberapa waktu, program MBG diwarnai beberapa kendala. Paling menonjol terkait dengan pengelolaan menu yang tidak berbasiskan standar higiene dan keamanan pangan. Manajemen pengumpulan bahan, pengemasan, suplai, hingga penyaluran makanan, belum memiliki regulasi teknis yang memadai. Dampaknya memicu terjadinya beberapa kali kasus keracunan makanan di beberapa daerah. Contoh terkini di Sragen. Sebanyak 251 siswa mengalami keracunan, seusai menyantap menu MBG.
Target MBG tidak bisa instan. Mungkin hingga pemerintahan Prabowo-Gibran berakhir, niscaya tujuan itu belum tercapai. Namun target antara harus segera dipatok. Misalnya pada status antropometri penerima manfaat MBG. Pengukuran tinggi dan berat badan, mesti diukur secara berkala. Dari sisi kecukupan gizi, dapat diukur pula kadar hemoglobin. Pasalnya anemia gizi merupakan salah satu indikator defisiensi nutrisi pada seseorang. Berkurangnya angka absensi karena sakit ataupun peningkatan prestasi siswa, bisa pula dijadikan tolok ukur.
Fokus anggaran
Sebaiknya jika terdeteksi adanya berat badan berlebih atau obesitas, bukanlah menjadi target MBG yang tepat. Justru mereka perlu mendapatkan tatalaksana diet dan edukasi, guna menurunkan berat badannya. Jika dampak “kelebihan nutrisi” tersebut tidak dikendalikan secara dini, berisiko meningkatkan PTM (diabetes, hipertensi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal) di kemudian hari. Kini PTM menjadi penyebab kematian tertinggi dan penyakit katastropik (berbiaya mahal) di Indonesia. Lebih bijak jika anggaran MBG diprioritaskan lebih dahulu pada mereka yang mengalami gizi kurang.
Program MBG harusnya disertai suatu riset. Analisis hasil sementara tetap sangat diperlukan, untuk evaluasi berkala. Muaranya penting bagi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
—–o—–
*Penulis:
- Staf pengajar senior di Divisi Alergi-Imunologi Klinik, Departemen/KSM Ilmu Penyakit Dalam FK Unair/RSUD Dr. Soetomo – Surabaya
- Magister Ilmu Kesehatan Olahraga (IKESOR) Unair
- Penulis buku:
– Serial Kajian COVID-19 (tiga seri)
– Serba-serbi Obrolan Medis
– Catatan Harian Seorang Dokter
Tinggalkan Balasan