Tidak ada seorang pun yang berharap terpapar penyakit menular. Tetapi “anehnya” jika diupayakan melalui vaksinasi, tidak semua orang siap sedia. Sebagian khawatir efek sampingnya. Sebagian lainnya takut jarum suntik. Tidak sedikit pula yang menolaknya, karena terpengaruh disinformasi atau hoax. Mulai tahun 2026, pemerintah akan menerapkan vaksin heksavalen di seluruh Indonesia. Berdasarkan pengalaman terdahulu, setiap pola kebijakan vaksinasi yang baru, rentan diiringi disinformasi. Acap kali informasi edukatif yang digulirkan pemerintah saja, tidak cukup “menyadarkan” warga. Dibutuhkan pendekatan dari berbagai aspek, untuk menyukseskan program pencegahan penyakit infeksi menular di tanah air.
Sejatinya vaksin heksavalen bukan jenis baru. Vaksin tersebut merupakan suatu inovasi vaksin lama yang “diperbarui”. Tujuannya meningkatkan cakupan vaksinasi. Pasalnya tidak semua daerah di Indonesia memiliki angka cakupan vaksinasi yang ideal, untuk menciptakan herd immunity (kekebalan komunal). Artinya semakin tinggi proporsi sasaran populasi yang berhasil divaksinasi, semakin rendah risiko penularan suatu penyakit infeksi. Misalnya pencegahan campak, diperlukan setidaknya 92-94 persen target populasi yang harus divaksin. Di sisi lain, menciptakan kekebalan komunal difteri, “hanya” memerlukan cakupan sebesar 75-80 persen. Pada hakikatnya setiap jenis penyakit infeksi menular, memerlukan tingkat cakupan vaksinasi yang berbeda-beda. Semakin tinggi potensi penularannya, semakin tinggi pula persentase cakupan vaksinasi yang dibutuhkan.
Seperti namanya, vaksin heksavalen dirancang mencegah penularan enam jenis penyakit infeksi sekaligus. Masing-masing difteri, pertusis/batuk rejan, tetanus (disingkat DPT), hepatitis B, haemophilus influenza tipe-B (Hib), dan IPV (inactivated poliovirus vaccine). Kebijakan vaksinasi terdahulu, sedikit berbeda. Ada dua kali suntikan terpisah, yakni vaksin pentavalen (lima jenis) ditambah IPV. Diringkasnya menjadi satu kali suntikan heksavalen saja, berdasarkan riset. Ternyata ada gap, bila diberikan secara terpisah. Vaksin pentavalen “mengungguli” IPV dengan selisih 9,9-50 persen. Gap tersebut pupus, jika diringkas menjadi sekali suntikan vaksin heksavalen saja. Hasil akhirnya mengikuti cakupan vaksin pentavalen yang signifikan lebih tinggi.
Inovasi tersebut didukung studi UNICEF (Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa). Sekitar 38 persen keengganan vaksinasi, dikarenakan suntikan ganda. Nantinya vaksin heksavalen diberikan dalam tiga tahap. Masing-masing pada anak usia dua, tiga, dan empat bulan.
Setiap tindakan vaksinasi, pasti telah melalui riset uji klinis yang ketat dan waktu yang cukup panjang. Ada dua persyaratan mutlak yang harus dipenuhi, yakni unsur keamanan dan efektivitas. Faktor keamanan menjadi standar terpenting di atas efektivitas. Vaksin heksavalen telah melalui rangkaian uji klinis dan terbukti memenuhi kaidah dua persyaratan tadi. Kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) yang ditimbulkannya, dinilai wajar dan dapat ditoleransi dengan baik. Umumnya berupa reaksi lokal. Misalnya kemerahan di tempat suntikan (eritema), nyeri, dan pembengkakan. Demam merupakan reaksi sistemis yang paling umum terjadi. Kadang pula memicu anak menjadi rewel, penurunan nafsu makan, dan muntah. Umumnya KIPI tersebut hanya berlangsung singkat, sekitar satu-dua hari saja. Artinya, KIPI antara vaksin pentavalen dan heksavalen, tidak berbeda bermakna. Sebaliknya penerapan vaksin heksavalen memiliki keuntungan. Misalnya mempersingkat waktu pelayanan dan menekan biaya logistik.
Pedang bermata dua media sosial
Tidak diragukan lagi, media sosial memainkan “peran ganda”. Di satu sisi membangun informasi edukatif, agar pesan manfaat vaksinasi tersampaikan dengan cepat. Sebaliknya malah berpotensi ditunggangi pihak-pihak tertentu, memviralkan disinformasi. Manakah yang lebih dominan mendapat atensi publik ? Penulis menyitir pendapat dua pakar dan peneliti psikologi disinformasi yang patut disimak. Gordon Pennycook dan David Rand mengemukakan, minimnya penalaran analitis (lack of analytic thinking) menjadi parameternya. Argumentasinya didasarkan atas “kemalasan kognitif”. Banyak orang yang ogah meluangkan waktu/upaya, memverifikasi keakuratan suatu konten di media sosial. Tetapi jika mereka “diintervensi” untuk menelaah keakuratan suatu informasi (accuracy prompts), hasilnya cukup ‘mengejutkan’. Ternyata kemampuan membedakan kebenaran dari kepalsuan, semakin meningkat. Persoalannya, diperlukan penalaran analitis yang optimal. Relevansinya sangat berkaitan dengan tingkat literasi dan pendidikan seseorang.
“Perang narasi” terkait vaksin, melonjak drastis di era pandemi Covid-19. Saat itu terminologi “medical populism”, relatif banyak digunakan dalam jurnal kesehatan masyarakat. Acuannya pada unsur identifikasi dan analisis konstruksi politik, dalam hal merespons pandemi Covid-19. Misalnya di Brasil, Filipina, dan USA (Lasco,2020). Kebijakan/pernyataan dari seorang pejabat negara, menjadi perhatian atau sorotan publik internasional. Pasalnya sifatnya yang kontroversial, tidak seirama dengan pendapat mayoritas masyarakat global. Pemimpin ketiga negara tersebut, terkenal dengan pernyataan-pernyataannya yang menyederhanakan efek pandemi. Atau acap kali menggembar-gemborkan solusi yang mudah, tanpa peran vaksinasi. Dampak telaah narasi yang kurang cermat, memantik munculnya teori konspirasi dan kelompok anti vaksin.
Brubaker (2020), seorang guru besar sosiologi dari University of California Los Angeles (UCLA), menyoroti fenomena serupa. Para tokoh tertentu mendramatisasi persoalan yang sifatnya populis. Deskripsinya tampak berlebihan, serta melenceng dari masalah yang sebenarnya. Bahaya pandemi yang seharusnya memerlukan tindakan segera, ditanggapi sebagai bentuk konspirasi dan dianggap sepele. Akibatnya memicu penolakan vaksinasi masyarakat.
Mayoritas disinformasi berasal dari sumber-sumber yang tidak kompeten, atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kontennya umumnya sensasional yang memanfaatkan aspek emosional. Jika warga mau “meluangkan” waktu berpikir kritis, pasti tidak akan ada informasi serupa dari sumber berita mainstream. Tetapi celakanya, publik tetap menganggapnya sebagai bahan rujukan yang “benar”. Pasalnya opini seseorang, sangat dipengaruhi oleh sumber berita. Apalagi jika dianggapnya sumber informasi itu, sesuai dengan alur pemikirannya.
Dilain pihak, influencer bisa dimaknai sebagai sosok yang bisa memberikan pengaruh besar pada publik. Berkat pendekatannya terhadap suatu masalah, mampu memberi inspirasi dan panutan bagi para follower (pengikutnya). Kini masyarakat global semakin yakin, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) adalah “lembaga influencer” paling terpercaya soal vaksin. Sejatinya informasi yang benar dan patut dipercaya, memiliki empat unsur penting. (1) Penulis/penanggung jawabnya, telah diketahui kredibilitasnya melalui jejak digitalnya. (2) Kualitas narasinya tertata teratur, akurat, dan tidak provokatif (3) Data pendukungnya relatif lengkap. (4) Institusi sumber berita terbukti kredibel.
Anti vaksin
Ternyata tingginya tingkat pendidikan dan literasi seseorang, tidak selalu relevan sebagai influencer. Ketika Robert F Kennedy, Jr (RFK) ditunjuk sebagai Menkes/Health Secretary AS, muncul perdebatan sengit di beberapa stasiun TV dan pemberitaan Nasional mereka. CNN secara live menyiarkannya dengan tajuk : “Critics: Choice OF RFK Jr, As Health Secretary “Dangerous”. Majalah Forbes tak kalah serunya. Artikelnya yang diterbitkan tanggal 15 November 2024, cukup menohok. Judulnya: RFK Jr,’s Conspiracy Theories: Here’s What Trump’s Pick For Health Secretary Has Promoted.
Selama dua dekade terakhir, RFK gencar mempromosikan teori bahwa thimerosal/tiomersal berdampak memicu timbulnya autisme. Thimerosal adalah senyawa yang digunakan sebagai pengawet vaksin. Ketika itu dia mengatakan, pemerintah tahu, tetapi sengaja membiarkan industri farmasi meracuni seluruh generasi anak AS. Gagasannya banyak dilontarkan RFK dan kelompok anti vaksinnya, melalui aktivitasnya di Children Health Defense. Kini melalui riset yang kredibel, telah dibuktikan tidak ada kaitannya antara autisme dengan thimerosal. Tidak tanggung-tanggung, WHO, CDC AS, dan sejumlah peneliti dunia, tidak menemukan hubungan itu melalui riset kedokteran berbasis bukti (evidence-based medicine/EBM).Tetapi kenyataan di lapangan berbeda. Para orang tua di AS terlanjur enggan memvaksinasi anak-anak mereka, karena khawatir akan efek samping thimerosal yang berbasis merkuri. Agar tidak berdampak lebih luas terhadap layanan vaksinasi, kini thimerosal mulai digantikan peranannya. Secara bertahap telah diganti menggunakan pengawet vaksin lainnya. Buntut wabah campak yang melanda AS baru-baru ini, mengakibatkan RFK berubah pikiran. Tewasnya satu anak yang tidak divaksin, kini membuat Menkes AS tersebut mendukung upaya vaksinasi campak.
Teori konspirasi yang melanda dunia (terutama terkait Covid-19), juga tidak luput dari peranan sosok berlatarbelakang pengacara lingkungan hidup itu. Buku-buku karyanya, antara lain “The Real Anthony Faucy”, “Vax-Unvax, Let The Science Speak”, Thimerosal, Let the Science Speak, “American Values: Lessons I Learned from My Family”, terhitung best seller di AS. Buku-buku tersebut sangat memengaruhi pola pikir publik AS. Bahkan masyarakat seluruh dunia pun, terkena imbasnya. Khususnya terkait penolakan publik terhadap program vaksinasi. Teori konspirasinya pun, banyak penganutnya. Dikatakannya, SARS-CoV-2 (virus penyebab Covid-19) merupakan hasil rekayasa/“peternakan” virus di laboratorium. Kebocorannya menyebabkan pandemi. Hingga kini, kecurigaannya tersebut tidak pernah terbukti kebenarannya secara ilmiah.
Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya. Negara kita berbeda dengan AS. Disinformasi vaksin, justru dikaitkan dengan isu tidak halal, takut efek samping, dan merasa tidak membutuhkan. Padahal sudah dijamin oleh pihak yang berwenang, bahwa pendapat sebagian masyarakat itu tidak benar.
Disinformasi memicu beberapa kali kejadian luar biasa (KLB) campak. Terakhir kali terjadi di pulau Madura, pada Agustus 2025. Khususnya melanda Sumenep hingga Pamekasan. KLB sebelumnya tercatat tahun 2022. Tetapi saat itu “hanya” menimpa di 31 provinsi saja dan terkonfirmasi 4800 kasus. Setahun kemudian, di tahun 2023, trennya cenderung meningkat. Sebanyak 10.600 kasus telah terdeteksi. Selama tahun 2024 “hanya” tercatat sebanyak 3500 kasus saja.
Vaksinasi telah teruji selama ratusan tahun, menjadi pilar mitigasi penyakit menular yang paling efektif dan efisien. Apalagi jika “dinikahkan” dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), berpotensi membuahkan imunitas yang solid.
Semoga pelaksanaan vaksinasi heksavalen berjalan sukses.
—–o—–
*Penulis :
- Pengajar senior di :
- Divisi Alergi-Imunologi Klinik, Departemen/KSM Ilmu Penyakit Dalam FK Unair/RSUD Dr. Soetomo – Surabaya
- Magister Ilmu Kesehatan Olahraga (IKESOR) Unair
- Penulis buku :
- Serial Kajian COVID-19 (tiga seri)
- Serba-serbi Obrolan Medis
- Catatan Harian Seorang Dokter
- Sisi Jurnalisme Seorang Dokter (dua jilid)
Tinggalkan Balasan