Bogor (Trigger.id) – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat tertutup dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 31 Januari 2025. Rapat yang dimulai pukul 13.00 WIB ini membahas berbagai isu strategis terkait perkebunan kelapa sawit, kawasan hutan, serta tugas Satuan Tugas Sawit.
Sejumlah pejabat yang hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Setelah pertemuan yang berlangsung hingga sekitar pukul 16.46 WIB tersebut, sebagian besar peserta rapat enggan memberikan komentar kepada media. Namun, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nusron Wahid memberikan sedikit gambaran mengenai substansi rapat.
“Masalah sawit,” ujar Nusron singkat ketika ditanya wartawan mengenai topik utama pertemuan tersebut. Selain itu, ia juga mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo turut membahas peran dan tugas Satuan Tugas Sawit. “Iya, (bahas Satuan Tugas Sawit) salah satunya,” tambahnya.
Nusron mengatakan Presiden Prabowo menginstruksikan satuan tugas tersebut untuk mengambil kembali aset-aset negara yang dikuasai pihak lain. Namun, Nusron tidak mendetailkan aset-aset negara tersebut. “Kembalikan dan kuasai kembali aset-aset negara yang dikuasai pihak lain,” kata Nusron.
Satgas Sawit atau Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara dibentuk di masa Presiden Joko Widodo pada 2023. Satuan Tugas itu awalnya dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Tujuan pembentukan Satgas Sawit ini untuk meningkatkan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara, baik pajak maupun bukan pajak pada industri kelapa sawit.
Dalam urusan penertiban kawasan hutan, Presiden Prabowo Subianto baru saja membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, bulan ini. Pembentukan satuan tugas ini lewat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, yang diundangkan pada 21 Januari lalu.
Dasar peraturan presiden ini adalah Pasal 110A dan 110B Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 110A mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan di kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta kerja wajib menyelesaikan persyaratan paling lama tiga tahun sejak undang-undang itu berlaku. Pelaku usaha yang melanggar akan dikenai sanksi administrasi berupa denda hingga pencabutan izin usaha.
Selanjutnya Pasal 110B mengatur pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan di kawasan hutan tanpa izin. Sanksi itu berupa penghentian sementara kegiatan usaha, pembayaran denda, dan upaya paksa pemerintah.
Pemerintah menganggap kedua ketentuan tersebut belum optimal sehingga perlu penguatan lewat tindakan pemerintah berupa penertiban kawasan hutan. Peraturan presiden tersebut menjadi landasan operasional untuk menertibkan kawasan hutan.
Pasal 3 peraturan presiden tersebut menyebutkan bahwa penertiban kawasan hutan dilakukan dengan jalan menagih denda administrasi, penguasaan kembali kawasan hutan, dan atau pemulihan aset di kawasan hutan.
Sesuai dengan data Kementerian Kehutanan pada 2023, perkebunan sawit yang berada di kawasan hutan mencapai 3,3 juta hektare dari total 16,38 juta kebun sawit di Indonesia. Perkebunan sawit tersebut tersebar di hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.
Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo juga dikabarkan memberikan arahan tegas kepada para menterinya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit dan kawasan hutan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Istana atau kementerian terkait mengenai hasil lebih lanjut dari rapat ini. Namun, pertemuan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani isu sawit dan kehutanan secara serius. (ian)
Tinggalkan Balasan