Surabaya (Trigger.id) – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyoroti kegagalan Kementerian Agama (Kemenag) dalam mengantisipasi berbagai kendala pada penyelenggaraan Haji 2025. Wakil Ketua DPR sekaligus anggota Timwas Haji, Adies Kadir, mengungkap bahwa kementerian tidak belajar dari pengalaman sebelumnya, sehingga persoalan lama kembali muncul pada musim haji kali ini .
Adies mencontohkan sejumlah kejadian nyata seperti jemaah yang dikeluarkan secara mendadak dari tempat istirahat pada malam hari, kondisi tertinggal rombongan, hingga keterlambatan distribusi makanan bagi sebagian jemaah.
Ketidaksiapan ini diperparah dengan koordinasi yang lemah antara Kemenag, pihak syarikah Saudi, dan otoritas setempat, sehingga pengawasan di lapangan dianggap tidak berjalan optimal.
Kondisi makin memprihatinkan saat jemaah melaksanakan lempar jumrah di Mina. Adies mengungkapkan bahwa banyak jemaah, terutama lansia, berjalan hingga belasan kilometer tanpa pendampingan. Petugas pun tidak tampak di titik-titik keramaian, sehingga jemaah “terlantar” di antara kerumunan.
Menanggapi persoalan tersebut, Adies mengusulkan agar Indonesia memiliki kementerian khusus yang menangani persoalan haji secara terintegrasi. Model yang idealnya diadopsi adalah seperti di Arab Saudi, di mana terdapat Kementerian Haji tersendiri. Adies menekankan bahwa kementerian khusus ini akan mengurusi semua aspek, mulai dari keberangkatan, pemondokan, katering, transportasi, hingga pelaksanaan ritual di Mina dan Arafah
Usulan ini diperkuat pula oleh pandangan anggota Timwas lainnya, Abdul Fikri Faqih, yang menyoroti kompleksitas skema haji, kendala fiskal, serta dominasi layanan swasta (syarikah). Fikri menilai pembentukan kementerian khusus sangat relevan untuk menangani dimensi teknis dan administratif haji yang berkembang
Dengan adanya kementerian khusus, diharapkan setiap fase penyelenggaraan haji—seperti visa, koordinasi, transportasi, dan digitalisasi lewat aplikasi Nusuk—dapat berjalan lebih profesional dan terstruktur Adies menegaskan, meski persoalan yang terjadi terkesan sepele, namun bila dikumulatif menjadi sangat signifikan. Ia berharap DPR bersama pemerintah segera mencari solusi terbaik agar jemaah Indonesia bisa menunaikan ibadah haji dengan nyaman, aman, dan terlayani dengan baik oleh sistem yang benar-benar profesional. (ian)
Tinggalkan Balasan