Jakarta (Trigger.id) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan tegas membantah tudingan yang menyebut organisasi Islam terbesar di Indonesia itu menerima aliran dana dari perusahaan tambang PT Gag Nikel yang beroperasi di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Bendahara Umum PBNU, Gudfan Arif, menepis tudingan yang beredar di media sosial tersebut dan menyatakan bahwa PBNU tidak pernah menerima dana dari perusahaan tambang mana pun. “Itu tuduhan sangat keji. Kami siap membuktikan dengan data bahwa PBNU tidak pernah menerima aliran dana sepeser pun dari perusahaan tambang,” ujar Gudfan di Jakarta, Jumat (13/6).
Ia menjelaskan, posisi Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) sebagai komisaris di PT Gag Nikel bersifat pribadi dan tidak mewakili organisasi. Menurutnya, PBNU tidak pernah menempatkan pengurusnya di jabatan struktural perusahaan milik pemerintah maupun swasta. “Kebetulan beliau warga NU yang ditunjuk sebagai komisaris, tapi itu tidak ada kaitannya dengan PBNU,” tegas Gudfan.
Tudingan terhadap PBNU sebelumnya mencuat lewat unggahan akun TikTok @tanpadusta, yang menarasikan bahwa organisasi tersebut menerima aliran dana dari Ananda Tohpati, sosok yang dikaitkan sebagai pengatur pengamanan dan pengawasan operasi lima perusahaan tambang di Raja Ampat. Disebutkan pula bahwa Ananda menghimpun dana hingga Rp275 miliar per bulan dari perusahaan-perusahaan tersebut, yang kemudian disalurkan ke sejumlah jaringan, termasuk PBNU melalui Gus Fahrur.
Menanggapi hal itu, Gus Fahrur membantah keras. “Itu fitnah. Saya jamin seribu persen bahwa tidak ada aliran dana ke PBNU. Saya bahkan tidak mengenal siapa Ananda Tohpati itu. Namanya saja baru saya dengar sekarang,” kata Gus Fahrur saat dikonfirmasi secara terpisah.
Pernyataan serupa juga ditegaskan Gudfan. Ia menyatakan bahwa seluruh pengurus PBNU tidak memiliki hubungan atau mengetahui sosok yang disebut-sebut bernama Ananda atau Andas.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) turut memberikan klarifikasi terkait jabatan yang diemban Gus Fahrur. Ia menegaskan bahwa PBNU tidak pernah mencampuri urusan pribadi para pengurusnya. “Pengurus PBNU bisa jadi pebisnis, pengajar, atau bahkan pemilik warung. Itu sepenuhnya di luar urusan organisasi,” ujar Gus Yahya di Gedung PBNU, Kamis (12/6).
Ia juga menegaskan bahwa selama ini PBNU tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi untuk menempatkan pengurusnya dalam jabatan tertentu, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta. “Kalau mau dicek ke sekretariat, tidak akan ditemukan satu pun surat rekomendasi dari PBNU untuk jabatan mana pun,” ujarnya.
Dengan demikian, PBNU menilai tudingan yang berkembang di media sosial adalah hoaks dan upaya mencemarkan nama baik organisasi, serta meminta publik untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. (ian)
Tinggalkan Balasan