PFI prihatin atas eskalasi kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah di Indonesia. PFI mendorong pemerintah dan perusahaan pemegang konsesi menyegerakan mobilisasi darurat alat berat dan pompa air.Foto/Antara
Jakarta (Trigger.Id) – Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah di Indonesia.
BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) melaporkan 73.425 hektare hutan dan lahan terbakar di enam provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi.
PFI menilai karhutla telah menjadi persoalan serius yang mengarah pada ancaman krisis kemanusiaan dan membutuhkan penanganan sistemik serta reformasi kebijakan berkelanjutan.
Anggota Dewan Pakar PFI yang juga merupakan CEO The Landscape Group, Agus Sari menyayangkan diabaikannya peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi “Super El Nino” atau El Nino Kuati.
BMKG sudah mengingatkan bahwa kondisi El Nino yang menguat dapat menekan curah hujan, meningkatkan kekeringan, memperluas hotspot, dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan.
“Early warning system harusnya bukan sekadar pengumuman, tetapi mencakup protokol lengkap mitigasi dan penanggulangannya, dari pusat sampai desa. Apalagi saat ini efek El Nino baru mulai dan belum mencapai puncaknya. Suhu akan makin panas. kekeringan makin meluas dan ancaman kebakaran hutan dan lahan makin meningkat,” kata Agus.
Laporan Landscape Advisory yang dirilis 21 Agustus 2026 mengungkap peran sentral gambut dalam bencana Karhutla. Dari total jejak hotspots mingguan, sekitar 81.759 hektare berada di wilayah gambut
Dalam satu minggu, 1,66 persen gambut terbakar, dibanding 0,71 persen tanah mineral, sekitar 2,3 kali lebih tinggi, dan diperkirakan menyumbang sebagian besar emisi.
Lahan gambut ini banyak tersebar di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, khususnya pada lanskap yang telah mengalami drainase.
“Karena itu, prioritas tindakan harus diarahkan pada pemadaman cepat, pembangunan sekat kanal, patroli berkelanjutan, perlindungan kesehatan masyarakat, dan koordinasi lintas sektor, mengingat kita belum memasuki puncak musim kemarau,” jelas Agus.
Agus mengungkapkan, setengah dari hotspot berada di area konsesi. Dari total jumlah hotspots pada semua tingkat kepercayaan (confidence) mingguan, 21,7% merupakan konsesi perkebunan kelapa sawit, 11,7% konsesi HTI pulpwood, 10,0% konsesi logging, dan 6,6 sisanya merupakan kllaim tumpang tindih.
“Semua pemegang konsesi harus bertanggung jawab dengan ikut memadamkan api dan mengatasi dampak sosial dan ekonominya. Mereka juga harus diaudit kesiapannya menanggulangi kebakaran di dalam konsesinya. Yang tidak siap diberikan waktu memperbaiki. Bila tidak cukup membaik, hak atas konsesinya harus dicabut,” tegasnya.
Sementara Rizal Algamar, Ketua Badan Pengurus PFI, menyoroti besarnya dampak Karhutla terhadap kesehatan masyarakat. Mengutip data pemodelan ekonomi Landscape Advisory, beban kesehatan masyarakat akibat kabut asap diidentifikasi sebagai saluran dampak tidak langsung (indirect channel) yang paling besar.
Ini berarti biaya yang timbul dari gangguan kesehatan (seperti rawat jalan, perawatan, dan hilangnya produktivitas) akibat paparan asap melampaui kerugian dari nilai lahan atau hutan yang terbakar.
“Beban biaya kesehatan mendekati 0,40 persen PDB pada skenario intensitas super El Niño. Angka ini setara dengan Rp120 triliun lebih atau hampir separuh dari target pertumbuhan ekonomi tahunan, Dampaknya bersifat merambat (multiplier effect), mengganggu berbagai aktivitas sosial dan ekonomi seperti pendidikan, transportasi, dan pendapatan masyarakat,” tandasnya.
Mengacu pada data-data tersebut tersebut, PFI mendorong pemerintah dan perusahaan pemegang konsesi menyegerakan mobilisasi darurat alat berat dan pompa air untuk pembasahan gambut di seluruh titik api.
Pemerintah juga harus segera mengalokasi anggaran khusus darurat kesehatan untuk masker N95, ruang udara bersih di sekolah dan puskesmas, serta perlindungan kelompok rentan.
“Tidak ada lagi waktu untuk menunggu. Karena setiap hari penundaan aksi dan tindakan, milyaran rupiah PDB kita terus terbakar bersama rusaknya paru-paru masyarakat di lokasi Karhutla,” jelas Rizal.
PFI menyerukan kepada seluruh anggota, lembaga filantropi, dan mitra untuk mengonsolidasikan respons darurat kebakaran hutan dan lahan sebagai agenda kemanusiaan yang mendesak, terkoordinasi, dan terukur.
Sebagai penggerak emergency response, PFI perlu memastikan dukungan bergerak cepat melalui koordinator klaster dan jejaring anggota di lapangan.
Koordinasi diperlukan agar identifikasi kebutuhan, penentuan titik distribusi, dan penyaluran bantuan segera menjangkau masyarakat terdampak, terutama di wilayah rawan, seperti Kalimantan, Papua, Sumatra, dan lokasi lainnya.
PFI bersama anggota melalui Klaster Filantropi Kemanusiaan dan Pembangunan, seperti Dompet Dhuafa, Human Initiative, Insan Bumi Mandiri, Kitabisa, Rumah Zakat, Wahana Visi Indonesia, dan anggota lainnya, terus mengonsolidasikan respons kemanusiaan di wilayah terdampak.
Respons difokuskan pada pemetaan kebutuhan, dukungan kesehatan dan perlindungan kelompok rentan, serta penyaluran bantuan melalui jejaring anggota dan mitra yang telah memiliki kapasitas serta kehadiran di lapangan.
PFI mengajak seluruh anggota, lembaga filantropi, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat luas untuk segera memprioritaskan bantuan kesehatan serta perlindungan dari paparan asap bagi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan.
Dukungan perlu mencakup masker N95 atau KN95 untuk anak dan dewasa, tetes mata, obat-obatan dasar melalui mitra kesehatan, oksimeter denyut, nebulizer, oksigen portabel, vitamin, air minum, dan air purifier.
Bantuan terutama diarahkan kepada anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita penyakit pernapasan, pekerja luar ruang, dan relawan. (zam)
Tinggalkan Balasan