Jakarta (Trigger.id) – Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk menghadapi kemungkinan dampak konflik di kawasan Timur Tengah terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026. Prioritas utama yang ditekankan adalah memastikan keselamatan seluruh jamaah haji Indonesia.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar berbagai skenario disiapkan sejak dini jika situasi keamanan di kawasan tersebut berubah.
“Pesan Presiden jelas, fokus utama adalah memastikan keselamatan jamaah haji,” ujar Dahnil usai menghadiri peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Salah satu opsi yang disiapkan pemerintah adalah penyesuaian rute penerbangan menuju Arab Saudi jika jalur yang biasa dilalui dinilai tidak aman. Perubahan rute tersebut akan dikoordinasikan dengan otoritas penerbangan internasional dan negara-negara yang dilintasi, termasuk kemungkinan menggunakan jalur selatan atau melalui wilayah Afrika.
Selain perubahan rute, pemerintah juga mempertimbangkan skenario penundaan keberangkatan apabila eskalasi konflik berpotensi membahayakan keselamatan jamaah. Menurut Dahnil, langkah serupa pernah dilakukan saat pandemi COVID-19 ketika penyelenggaraan haji harus ditunda demi faktor keselamatan.
“Jika situasinya membahayakan keselamatan jamaah, maka opsi penundaan bisa saja dipertimbangkan,” katanya.
Saat ini pemerintah masih memantau perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah sebelum mengambil keputusan akhir terkait penyelenggaraan haji. Keputusan tersebut nantinya akan dibahas bersama DPR serta kementerian dan lembaga terkait.
Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi VIII, Selly Andriany Gantina, meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat tidak hanya dari sisi keamanan, tetapi juga pembiayaan dan logistik.
Menurutnya, kemungkinan jamaah harus bertahan lebih lama di Arab Saudi akibat konflik perlu diantisipasi sejak awal. Hal ini menyangkut pembiayaan tambahan untuk akomodasi, konsumsi, dan transportasi yang tidak tercakup dalam kontrak layanan haji reguler.
Selly juga mengingatkan agar dana yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tetap dijaga keberlanjutannya.
“Jangan sampai seluruh sumber daya keuangan habis untuk mengatasi situasi jangka pendek, sementara pada musim haji berikutnya justru tidak tersedia dana yang cukup,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti potensi kenaikan biaya operasional penerbangan jika rute harus dialihkan melalui jalur yang lebih panjang, misalnya melewati Afrika. Saat ini penerbangan haji Indonesia terutama dilayani oleh Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
Pemerintah sendiri menjadwalkan keberangkatan kloter pertama jamaah haji Indonesia pada 22 April 2026, dengan catatan situasi keamanan di kawasan tetap kondusif dan keselamatan jamaah dapat terjamin. (ian)
Tinggalkan Balasan