Jakarta (Trigger.id) – Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, menegaskan pihaknya akan terus mengawal dan mengawasi agar program Sekolah Rakyat benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem sesuai kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.
“Itu memerlukan kerja keras kita semua, bukan hanya Kementerian Sosial. Kami di DPR, khususnya Komisi VIII, tetap melakukan pengawasan agar anak-anak yang berhak tidak terlewatkan,” kata Husni dalam diskusi daring Kabar Nusantara bertajuk Mengawal Implementasi Sekolah Rakyat, Jumat.
Pemerintah menetapkan siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrem, mengacu pada Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sebagai mitra kerja Kementerian Sosial, Husni mengatakan pihaknya mendorong agar manfaat program ini tepat sasaran. “Kami menekan Kementerian Sosial supaya betul-betul kita kawal,” ujarnya.
Husni optimistis pengawasan dapat berjalan efektif, mengingat jumlah anggota Komisi VIII yang mencapai lebih dari 40 orang dari berbagai daerah pemilihan. “Kami akan memastikan program untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrem ini tidak disalahgunakan oleh pihak yang mampu,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan saat ini telah beroperasi 70 Sekolah Rakyat. Jumlah ini ditargetkan bertambah menjadi 100 titik pada pertengahan Agustus, dan 59 titik tambahan akan beroperasi mulai September 2025.
Dengan beroperasinya 159 Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026, program ini akan menampung 620 rombongan belajar dengan total 15.370 siswa di jenjang SD, SMP, dan SMA. Proses pembelajaran akan didukung oleh 2.407 guru dan 4.442 tenaga kependidikan non-guru. (bin)
Tinggalkan Balasan