Ketidakpastian global kembali menjadi perhatian pemerintah. Konflik di berbagai kawasan dunia dan gejolak ekonomi internasional membuat pemerintah mulai menyiapkan langkah antisipasi agar dampaknya tidak terlalu terasa di dalam negeri.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya langkah penghematan energi, terutama konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Seruan itu disampaikan dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, ketika pemerintah membahas potensi dampak krisis global terhadap ekonomi Indonesia.
Menurut Presiden, Indonesia memang berada dalam kondisi relatif aman. Namun situasi global—terutama perkembangan konflik di Eropa dan Timur Tengah—tetap bisa memicu kenaikan harga energi dunia. Jika harga energi melonjak, dampaknya bisa merembet pada kenaikan harga pangan dan biaya hidup masyarakat.
Karena itu, pemerintah mulai mendorong langkah penghematan sejak dini.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi sebagian aparatur negara. Pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa sistem kerja jarak jauh mampu mengurangi mobilitas harian dan secara signifikan menekan konsumsi BBM.
Selain menghemat energi, langkah ini juga dinilai dapat membantu mengurangi kemacetan di kota-kota besar.
Presiden bahkan meminta para menteri koordinator mengkaji kemungkinan kebijakan tersebut, termasuk opsi pengurangan hari kerja atau penerapan sistem kerja yang lebih fleksibel.
Sebagai perbandingan, beberapa negara telah mengambil langkah penghematan yang lebih drastis. Pakistan, misalnya, pernah menerapkan kebijakan kerja dari rumah hingga 50 persen bagi pegawai pemerintah dan swasta serta memangkas hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.
Negara tersebut juga melakukan berbagai langkah efisiensi, mulai dari pembatasan penggunaan kendaraan dinas, pemotongan gaji pejabat, hingga penghentian pembelian kendaraan dan peralatan kantor baru.
Bagi Indonesia, berbagai contoh itu menjadi bahan kajian untuk menentukan kebijakan yang paling tepat.
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya memperkuat pengelolaan anggaran negara. Presiden menyinggung pentingnya mengurangi kebocoran anggaran melalui sistem pemerintahan digital atau GovTech yang tengah dikembangkan oleh Dewan Ekonomi Nasional.
Dengan integrasi sistem digital antar kementerian dan lembaga, pemerintah memperkirakan kebocoran belanja negara dapat ditekan hingga sekitar 40 persen.
Meski optimistis Indonesia mampu menghadapi tantangan ekonomi global dalam beberapa tahun ke depan, Presiden mengingatkan bahwa kewaspadaan tetap diperlukan.
Dunia masih dibayangi kemungkinan konflik berkepanjangan, terutama di kawasan Timur Tengah. Karena itu, langkah penghematan energi dan efisiensi anggaran dinilai penting sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Bagi pemerintah, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk bukan berarti pesimistis—melainkan cara untuk memastikan Indonesia tetap kuat di tengah gejolak dunia. (ian)
Tinggalkan Balasan