Surabaya (Trigger.id)- Pemprov Jatim menerima penghargaan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebagai Provinsi Terbaik kedua Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2022.
Penyerahan penghargaan itu dilaksanakan secara virtual dalam rangkaian Pembukaan Musrenbangnas Tahun 2022 yang dibuka resmi oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/4/2022).
Atas capaian tersebut, Gubernur Khofifah menjelaskan, penghargaan yang diterima Provinsi Jatim merupakan hasil kerja sama, sinergitas dan harmonisasi jajarannya di tingkat provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota, bahkan sampai ke tingkat terbawah.
“Alhamdulilah Provinsi Jatim mendapat penghargaan terbaik kedua Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022. Penghargaan ini tak lepas dari sinergitas dan harmonisasi dari Bupati/Walikota se-Jatim dalam peningkatan inovasi pembangunan daerah masing-masing yang berdampak bagi kemajuan pembangunan Jatim,” ungkap Khofifah saat dijumpai di sela-sela kegiatan di Kabupaten Tuban.
Disampaikan Gubernur Khofifah, Penghargaan Pembangunan Daerah merupakan anugerah evaluasi kreatif dalam bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang berprestasi dalam menghasilkan perencanaan berkualitas dan mencapai target-target pembangunan daerah.
Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan agenda pembangunan nasional, lanjut Gubernur Khofifah, merupakan wujud dari komitmen terhadap pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional. Dengan demikian, dirinya berharap dapat memacu semangat pembangunan di Jawa Timur.
“Sinergitas pelaksanaan pembangunan mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota ini penting dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat. Sesuai prinsip-prinsip pembangunan yang holistik, tematik, terintegrasi dan spasial, serta dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah,” jelasnya.
Provinsi Jatim sendiri, kata orang nomor satu di Jatim itu, dalam penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2022 mengusung program Jatim Puspa, yakni pemberdayaan perempuan untuk menggerakan perekonomian masyarakat yang berhasil menurunkan angka kemiskinan.
Selain itu, juga diusung inovasi terkait peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur yang didukung oleh Program Double Track SMA, Kesehatan dan Pendidikan Gratis Berkualitas.
“Serta perencanaan pembangunan yang memiliki koherensi dan konsistensi yang baik dari berbagai aspek dan memuat kebijakan pemulihan ekonomi akibat Covid- 19,” tandasnya.
Penghargaan yang diperoleh Provinsi Jatim tidak lepas salah satu strategi umum pembangunan yang menjadi landasan pembangunan di Provinsi Jatim periode 2019-2024 . Yakni Pembangunan berkelanjutan yang inklusif bertujuan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, penyiapan jawa timur untuk menghadapi disrupsi ekonomi maupun ketidakpastian masa depan (uncertain future).
“Itu sudah tertuang dalam visi kami yakni, Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong,” pungkasnya.
Adapun tahapan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) terdiri tiga tahap berikut. Pertama, penilaian Data Pencapaian Dokumen Perencanaan Daerah (RKPD) dan Inovasi.
Kedua, penilaian komprehensif dan adaptif terkait perencanaan dan capaian pemerintah daerah, melalui Presentasi dan Wawancara Intensif video conference. Dan Ketiga, Verifikasi Lapangan.
Sementara itu, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menambahkan, penghargaan PPD dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta sebagai bentuk motivasi dan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas prestasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian pembangunan daerah terbaik.
“Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan evaluasi komprehensif dan kreatif melalui Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Diharapkan mampu membangkitkan optimisme untuk terus melakukan percepatan dan pemulihan sehingga menuju transformasi ekonomi inklusif yang berkelanjutan,” tambahnya.(ian)
Tinggalkan Balasan