Oleh: Dr. Ulul Albab – Ketua ICMI Orwil Jatim
Di hari H-8 jelang Silakwil ICMI Jatim ini, saya secara khusus akan membahas apa dan siapa ICMI. Sekaligus untuk menjawab banyak pertanyaan yang belakangan sering muncul, terkait dengan tahun politik 2023-2024 ini.
Banyak dari kalangan teman-teman media ingin tahu apa yang akan dilakukan ICMI di tahun politik ini? Bahkan ada pertanyaan yg sangat menjurus ke pencalonan. Siapa calon presiden yang bakal didukung ICMI?
Pertanyaan terakhir tadi sebetulnya banyak juga disampaikan oleh teman-teman di internal ICMI kepada saya. Tentu saya tidak tahu arahnya kemana pertanyaan tersebut. Saya hanya menduga-duga bahwa di tahun politik 2023-2024 ini banyak yang berharap ICMI mengambil peran. Tidak diam saja seperti tahun-tahun politik sebelumnya. Sebuah dugaan yang masuk akal, setidaknya menurut saya.
Mengapa demikian?
Karena jika kita telusuri sejarahnya, jejak digital ICMI dalam peran politik di negeri ini sangat-sangat gamblang. Bahkan pernah sangat menentukan. Struktur kabinet pun sangat diwarnai oleh tokoh-tokoh ICMI. Bahkan anggota kabinet dari unsur luar ICMI pun, masuknya karena referensi dan rekomendasi ICMI. Begitulah kira-kira gambaran sepintasnya betapa ICMI pernah menentukan dalam perpolitikan nasional.
Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama. Seiring menyurutnya peran pak Habibie – sebagai tokoh sentral ICMI – dalam perpolitikan nasional, berangsur-angsur surut pulalah peran ICMI dalam perpolitikan nasional.
Sebenarnya apa dan siapakah ICMI itu?. Sejak didirikannya di kota Malang – tepatnya di kampus Universitas Brawijaya (UB) – pada hari jum’at tangal 20 jumadil awwal 1441 H, bertepatan dengan tanggal 07 Desember 1990, ICMI sama-sakali tidak dimaksudkan menjadi organisasi politik. ICMI didirikan sabagai organisasi massa biasa. Sebagai kekuatan Masyarakat Madani (Civil Society), yang berpartner dengan siapa saja untuk mendorong terselenggaranya Good Governance.
Sebagai wadah cendekiawan muslim, organisasi ICMI berasaskan Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. Visi ICMI adalah ”Menjadi organisasi cendekiawan yang mendorong terwujudnya kekuatan imtaq dan iptek umat bagi terwujudnya masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera”.
Ada 5 misi yang diperjuangkan ICMI;
(1). Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan melalui pembinaan akhlakul karimah;
(2). Meningkatkan kualitas pikir melalui peningkatan kualitas sistem dan proses pendidikan.
(3). Meningkatkan kualitas karya dan kerja melalui peningkatan kualitas sistem dan proses pelatihan.
(4). Meningkatkan kualitas hidup melalui pemberdayaan kegiatan sosial dan ekonomi umat, kesehatan, serta karya dan kinerja litbang yang berkualitas;
(5). Meningkatkan kualitas keluarga dan keturunan melalui pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.
Adapun tujuan ICMI adalah untuk mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat Madani yang diridhoi Allah dengan Meningkatkan Mutu: (a). Keimanan & Ketaqwaan; (b). Pemahaman dan pengamalan ajaran Islam. (c). Kecendekiawanan, dan (d). Meningkatkan peran serta cendekiawan muslim dalam berbagai sektor.
Dengan rumusan visi, misi, tujuan tersebut maka jelaslah ICMI tidak memposisikan diri untuk berperan dalam bidang politik melebihi peran dan fungsi partai politik. ICMI lebih mengarah kepada upaya peningkatan kualitas ummat Islam, baik kualitas SDM-nya maupun kualitas peransertanya dalam terlibat langsung memperbaiki situasi dan kondisi.
Dilhat dari sifatnya. ICMI adalah organisasi kemasyarakatan yg bersifat Keterbukaan, Keilmuan, Keislaman dan Keindonesiaan.
Dalam hal sifat Keterbukaan, ICMI mengembangkan organisasi berbasis Kebebasan, Kemandirian, dan Kekeluargaan. Dalam hal Keilmuan, ICMI mengembangkan Kepakaran, Kecendekiawanan, dan Kebudayaan para anggotanya. Dalam hal Keislaman & Keindonesiaan, ICMI mengembangkan organisasi dengan basis Keislaman dengan senantiasa menghormati perbedaan dan kebhinikaan sebagai kekayaan yang berharga untuk dijaga bersama-sama secara harmonis.
Sampai di level ini kita bisa memahami betapa ICMI sangat berkonsentrasi membangun kualitas SDM di satu sisi, dan menebar kemaslahatan di sisi lain. Bahkan dilakukan secara bersamaan antara membangun kualitas SDM dengan menebar kemaslahatan ummat dan bangsa.
Untuk kegiatan, ICMI memiliki 5 domain kegiatan, baik di level nasional maupun wilayah dan daerah. 5 domain kegiatan tersebut adalah;
Pertama; Meningkatkan mutu komitmen dan pengamalan keimanan-ketaqwaan, kecendekiawanan, dan kepakaran para anggota melalui peningkatan pembelajaran dan koordinasi sistem jaringan informasi dan komunikasi di dalam maupun di luar negeri.
Kedua; Mengembangkan pemikiran, menyelenggarakan penelitian dan pengkajian yang inovatif, strategis, dan antisipatif dalam rangka mempengaruhi kebijakan publik serta berupaya merumuskan dan memecahkan berbagai masalah strategis lokal, regional, nasional dan global.
Ketiga; Menyelenggarakan berbagai kegiatan pemberdayaan dan advokasi kebijakan di bidang sosial, ekonomi, hukum, dan budaya dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan martabat rakyat kecil dan kaum yang lemah guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Keempat; Berperan aktif mengembangkan sistem pendidikan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa, khususnya umat Islam Indonesia
Kelima; Mempublikasikan dan mengkomunikasikan hasil-hasil pemikiran, penelitian, kajian, dan inovasi bekerjasama dengan berbagai kalangan, baik perorangan, lembaga, perhimpunan, pemerintah maupun swasta.
Dengan penjelasan agak panjang ini maka dapatlah disimpulkan bahwa ICMI memang tidak mengambil peran langsung dalam perpolitikan nasional dalam bentuk politik praktis. Tetapi sebagai civil society, ICMI pastilah akan mewarnai dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik, baik dalam tataran pengusulan, pembahasan, perumusan, pelaksanaan, dan pengawasanya.
Maka untuk menjawab pertanyaan; apa yang dilakukan ICMI di tahun politik ini? Maka jawabannya adalah; bahwa ICMI akan berada dan eksis pada posisi mengawal agar dalam proses politik semuanya terjamin dalam kondisi baik-baik saja.
Dalam hal pembangunan SDM berkualitas, ICMI akan mengawal dan mendorong agar seluruh rakyat Indoneia tidak tergoda dan terbeli oleh politik uang. Mereka menjadi warga negara yang berkualitas, mandiri, independen dan bebar dalam menentukan pilihan tanpa rasa takut dan intimidasi dalam benyuk apapun.
Tentu saja hal ini perlu dilakukan pembahasan menadalam dalam forum diskusi yang lebih gayeng dengan para pakar yang ada di ICMI. Saya tidak punya kapasitas untuk meramalkan, apalagi menyimpulkan pasti begini, pasti begitu.
Makanya ikuti terus perkembangan demi perkembangan.
Bahwa jika pada saatnya nanti banyak tokoh ICMI lagi yang masuk dalam kabinet maupun kepemimpinan strategis lainnya, tentu hal itu sebuah keniscayaan bagi proses politik yang normal dan berkualitas. Karena dalam situasi normal dan berkualitas, sistem politik akan menseleksi dan mensortir secara otomatis kader-kader mana yang berkualitas dan mana yang kurang jelas.
Tinggalkan Balasan