Jakarta (Trigger.id) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pada kementerian dan lembaga dilakukan akibat kebocoran anggaran sekitar 30 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebocoran ini mengakibatkan sejumlah pengeluaran tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Pernyataan ini disampaikan Yusril usai menghadiri pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan para hakim di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Kebijakan efisiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
“Presiden menegaskan bahwa sekitar 30 persen APBN kita selama ini bocor. Pengeluaran untuk hal-hal yang tidak terlalu mendesak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan perlu dihentikan,” ujar Yusril.
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo memprioritaskan penghematan anggaran untuk mendukung pembangunan Indonesia dalam lima tahun ke depan. Dari penghematan yang dilakukan, sekitar 20 miliar dolar AS akan dialokasikan untuk program-program strategis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembiayaan 34 hingga 35 megaproyek yang dimulai tahun ini. Investasi pada megaproyek tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam lima tahun mendatang.
Penghematan ini mencakup pengurangan biaya perjalanan dinas, pembelian alat tulis kantor, serta penyelenggaraan seminar. Yusril mengakui bahwa dampak penghematan akan terasa pada satu hingga dua tahun pertama pemerintahan, tetapi manfaatnya akan terlihat pada masa depan.
“Targetnya, pada tahun 2045, Indonesia dapat menjadi negara maju. Bahkan saat ini, Indonesia telah naik ke posisi ekonomi keenam terbesar di dunia, dan kebijakan ini diharapkan membawa dampak besar,” jelas Yusril.
Presiden Prabowo juga memberikan arahan untuk menyasar efisiensi pada program-program kementerian dan lembaga yang manfaatnya tidak jelas bagi masyarakat, seperti perjalanan luar negeri dan acara seremonial. Namun, layanan publik dan belanja pegawai, termasuk gaji serta tunjangan, tidak akan terdampak oleh kebijakan ini.
Dengan langkah penghematan tersebut, pemerintah optimis Indonesia dapat mencapai target pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan. (bin)
Tinggalkan Balasan