
Jakarta (Trigger.id) – Pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi kuartal IV 2026 hingga 2027 dengan alokasi anggaran sementara sekitar Rp 31 triliun. Kebijakan ini difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mendukung keberlanjutan dunia usaha.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah berupaya memastikan pemulihan ekonomi berlangsung inklusif melalui penguatan perlindungan sosial dan produktivitas sektor riil. Salah satu program yang disiapkan adalah pembukaan rekening bank bagi warga negara berusia di atas 17 tahun, terutama masyarakat kelompok desil 1 hingga 4.
“Pemerintah masih melakukan pencocokan data antarkementerian dan lembaga untuk memastikan penerima manfaat tepat sasaran,” jelas Haryo dikutip dari laman LKBN Antara, Senin (5/10).Djelaskan, bidang ketahanan pangan, pemerintah menyalurkan bantuan 10 kilogram beras per bulan selama Oktober-Desember 2026 kepada 33.244.408 keluarga penerima manfaat, dengan anggaran sekitar Rp17,5 triliun.
Sementara itu, perlindungan pekerja diperkuat melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan untuk sekitar 13,3 juta pekerja, dengan anggaran hampir Rp12 triliun.Memasuki 2027, pemerintah juga melanjutkan program magang bagi 150 ribu peserta dan pelatihan vokasi untuk 300 ribu orang.
Insentif berupa pengurangan PPh Pasal 21 bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan juga diperluas ke seluruh sektor dan diperkirakan mencakup 7,5 juta pekerja.Di sektor perumahan, fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) diperpanjang hingga 2027 untuk rumah hingga Rp 2 miliar.
Pemerintah juga menyiapkan KPR bersubsidi dengan bunga 6 persen bagi masyarakat berpenghasilan tetap sekitar Rp 17 juta per bulan untuk rumah hingga Rp 500 juta.Perlindungan pekerja bukan penerima upah melalui diskon iuran JKK dan JKM juga dilanjutkan pada 2027. Selain itu, pemerintah menyiapkan standar PPN baru untuk logam mulia berkadar 99,9 persen guna mendukung industri perhiasan.
Haryo menegaskan, kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah menjaga kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong sektor-sektor utama perekonomian. “Penyiapan alokasi anggaran sementara sekitar Rp 31 triliun … difokuskan agar seluruh program dapat langsung dirasakan manfaatnya dan menjadi fondasi kokoh menuju pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2027,” ujarnya.
Rangkaian kebijakan tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran menteri dan pimpinan kementerian/lembaga terkait di Istana Negara. (wah)



Tinggalkan Balasan