Jakarta (Trigger.id) — Pemerintah memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengalami pemotongan, meskipun pelaksanaannya dirancang lebih efisien. Penyesuaian dilakukan dengan mengatur hari operasional program agar tetap tepat sasaran dan berkelanjutan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kebijakan MBG masih berada di jalur yang tepat. Menurutnya, perubahan skema pelaksanaan merupakan bentuk adaptasi terhadap kondisi terkini, bukan pengurangan komitmen pemerintah.
“Anggarannya tetap aman. Langkah yang diambil juga sudah tepat,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (27/3/2026).
Purbaya menjelaskan, opsi pelaksanaan lima hari dalam sepekan dimaksudkan untuk menjaga efisiensi tanpa mengurangi manfaat program. Pemerintah ingin setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan, efisiensi yang dilakukan bukan berasal dari pemangkasan anggaran oleh pemerintah, melainkan hasil penyesuaian internal oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program.
“Anggaran MBG tidak dipotong. BGN melakukan efisiensi sendiri selama kualitas makanan tetap terjaga,” katanya.
Selain MBG, pemerintah juga tengah merancang efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga sebagai bagian dari penataan anggaran tahap lanjutan. Namun, besaran penghematan tersebut masih dalam proses perhitungan.
Pada tahun anggaran 2026, total alokasi untuk program MBG mencapai Rp335 triliun. Dari jumlah itu, Rp268 triliun disalurkan melalui kementerian dan lembaga, khususnya BGN, sementara Rp67 triliun atau sekitar 20 persen disiapkan sebagai cadangan.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, penyaluran MBG akan menyesuaikan hari aktif penerima manfaat, khususnya siswa. Program hanya berjalan saat kegiatan belajar berlangsung.
“Jika sekolah lima hari, maka MBG diberikan lima hari. Kalau enam hari, ya enam hari. Mayoritas sekolah saat ini lima hari,” ujarnya.
Ia menambahkan, distribusi MBG tetap berbasis data penerima dan menyasar berbagai kelompok, mulai dari siswa, santri, hingga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Penyaluran dilakukan ke sekolah, pesantren, posyandu, maupun langsung ke rumah.
Menurut Dadan, fokus utama pada 2026 adalah peningkatan kualitas layanan, sejalan dengan arahan Presiden. Pemerintah ingin memastikan program tidak hanya berjalan luas, tetapi juga efektif dan tepat guna. (ian)
Tinggalkan Balasan