Yogyakarta (Trigger.id) — Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sempat mencapai Rp18.200 berdasarkan Kurs Transaksi Bank Indonesia menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi nasional. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mendorong kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, bahan bakar, serta biaya produksi industri yang masih bergantung pada bahan baku dan energi impor.
Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Denni Puspa Purbasari, menjelaskan bahwa tekanan terhadap perekonomian Indonesia tidak terlepas dari gangguan pasokan energi global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Menurutnya, ketidakpastian distribusi minyak melalui Selat Hormuz telah memicu kenaikan harga energi dunia yang berdampak pada berbagai sektor industri.
Ia mengatakan industri yang menggunakan bahan baku berbasis minyak, seperti petrokimia, menghadapi peningkatan biaya produksi. Namun, tidak semua perusahaan mampu mengalihkan beban biaya tersebut kepada konsumen melalui kenaikan harga, sehingga sebagian mulai mengalami tekanan terhadap profitabilitas.
Untuk mengurangi dampak tersebut, Denni mendorong pemerintah memperkuat diplomasi ekonomi, memperluas sumber pasokan energi alternatif, serta menjaga konsistensi kebijakan dalam negeri guna menciptakan kepastian bagi dunia usaha.
Menurutnya, pemerintah kemungkinan akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri melalui perusahaan milik negara. Meski tidak secara langsung menyelesaikan persoalan pasokan bagi sektor swasta, langkah tersebut dinilai tetap penting untuk menjaga kelancaran aktivitas ekonomi.
Sementara itu, Dosen FEB UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, menilai bahwa pelemahan rupiah terjadi bersamaan dengan kenaikan harga komoditas global, sehingga kebijakan pengurangan bea masuk yang telah diterapkan pemerintah belum tentu menjadi solusi yang paling efektif.
Wisnu menekankan perlunya diversifikasi jalur impor, penguatan industri domestik, dan peningkatan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, negara-negara ASEAN memiliki peluang besar untuk memperkuat rantai pasok regional sehingga ketergantungan terhadap impor dari luar kawasan dapat dikurangi.
Ia juga menyoroti dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi terhadap kelompok masyarakat kelas menengah. Kebijakan penyaluran subsidi yang semakin selektif dinilai dapat membuat sebagian masyarakat kelas menengah tidak lagi memperoleh akses terhadap BBM bersubsidi. Akibatnya, pengeluaran rumah tangga berpotensi meningkat signifikan, terutama dari sektor transportasi.
Di sisi lain, Dosen FEB UGM, Evi Noor Afifah, mengingatkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah dapat berdampak pada berbagai indikator ekonomi makro. Tekanan yang dialami dunia usaha berisiko menurunkan investasi dan permintaan agregat, yang pada akhirnya dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Evi, pemerintah perlu menyampaikan informasi yang lebih terbuka dan kredibel terkait kondisi pasokan energi serta langkah mitigasi yang sedang dilakukan. Transparansi informasi dinilai penting agar masyarakat dan pelaku usaha dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi situasi ekonomi yang tidak menentu.
Sementara itu, Muhammad Nabiel Arzyan menilai penggunaan transaksi dengan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) bersama negara mitra dagang dapat menjadi salah satu strategi untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar. Namun, ia menegaskan bahwa persoalan pelemahan rupiah bersifat struktural sehingga memerlukan solusi yang lebih komprehensif daripada sekadar kebijakan moneter.
Nabiel juga mengingatkan bahwa kenaikan harga minyak dunia yang disertai pelemahan rupiah memberikan tekanan tambahan terhadap anggaran negara, terutama pada belanja subsidi dan kompensasi energi. Hingga akhir Mei 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi disebut telah mencapai sekitar 45 persen dari total alokasi dalam APBN, sehingga pemerintah perlu mewaspadai berbagai kemungkinan perkembangan ekonomi global ke depan. (ian)
Tinggalkan Balasan